Warga di Kawasan Rawan Bencana Merapi Sindir Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Warga di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, Dusun Srunen, Glagaharjo, Cangkringan sindir pemerintahan daerah lantaran mereka merasa dianak-tirikan.

Sindiran itu, mereka tuangkan lewat pemasangan spanduk dan stiker-stiker yang bertuliskan plesetan KRB untuk Kawasan Rawan Bencana, menjadi "Kawasan Ra diBantu". Spanduk dan stiker tersebut, satu diantaranya bisa ditemukan di dekat wisata ziarah makam almarhum Mbah Maridjan.

Plesetan itu, merupakan sindiran bagi pemerintah yang seolah melupakan keberadaan warga Srunen. Sejak erupsi Merapi 2010, hampir tidak ada bantuan yang diberikan pemerintah, baik bantuan bahan bangunan, modal usaha maupun bantuan semisal sosialisasi kesehatan.

Adapun sejak pencanangan status KRB III, daerah ini memang sudah dinyatakan sebagai kawasan terlarang bagi pemukiman. Karena wilayahnya yang sangat dekat dengan Gunung Merapi yang diyakini akan sangat membahayakan bagi warga jika terjadi erupsi kembali. Sementara warganya, diminta untuk pindah menempati hunian tetap yang disediakan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, warga setempat ingin tetap tinggal di wilayah ini meskipun hidup di bawah bayang-bayang bahaya erupsi Merapi.

"Kami tetap disini karena kehidupan kami juga disini," jelas Dargo, warga setempat kepada tribunjogja.com, Kamis (23/05/2013) pagi.

Apa yang dikatakan Dargo memang cukup beralasan. Menurut dia, hampir semua warga sudah akrab dan hapal dengan bahasa alam. Semua pertanda juga sudah mereka kenali berkaitan dengan bencana alam. Terlebih di sini juga masih banyak orang-orang tua yang mampu mengenali perilaku hewan di sekitarnya.

"Kami di sini bisa hidup harmoni dengan alam," ucapnya.

Meski menolak direlokasi, warga Srunen menegaskan bahwa mereka sebenarnya masyarakat penurut. Jika suatu saat erupsi kembali terjadi, dan pemerintah meminta warga untuk turun, maka mereka akan segera turun dan mematuhi pemerintah. Hanya untuk masalah pemukiman, mereka tetap ingin berada di tanah kelahirannya ini. (TRIBUNJOGJA.COM)