BKM Andalkan Rembug Warga Yogya

PADA hari Sabtu (14/5) lalu telah dikukuhkan pengurus Forkom BKM Kota Yogyakarta periode 2011-2014 oleh Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto. Forkom BKM, singkatan dari Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat, merupakan wadah komunikasi dan interaksi antar- BKM di wilayah Kota Yogyakarta, yang tersebar di 45 kelurahan.

BKM bisa dikatakan  "LSM-nya pemerintah", karena secara historis keberadaannya dibentuk pemerintah pusat sebagai pelaksanaan atas kesepakatan multinasional atas Millenium Development Goals (MDG's). Namun dalam tataran praksis lembaga ini bersifat independen,  yang terlepas dari sistem pemerintahan (pemerintah kota, kecamatan, kelurahan).

Secara organisatoris pembentukan pengurus BKM kelurahan melalui mekanisme penjaringan dan pemilihan demokratis. Kemudian sejumlah tokoh yang terpilih (bisa sembilan orang,  11 atau 13 orang) menjadi pimpinan kolektif, dan salah seorang dari mereka menjadi koordinator. Pimpinan kolektif tersebut memilih person yang dianggap kompeten untuk menjalankan unit pelaksana.

Tiga unit pelaksana dalam BKM membidangi tridaya, yaitu sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan (prasarana fisik). Akuntantabilitas keuangan BKM diaudit pihak auditor terseleksi dan terpercaya. Suatu BKM kelurahan melaporkan kinerjanya kepada masyarakat melalui mekanisnme rembug warga tahunan yang dihadiri seluruh ketua RW dan tokoh masyarakat setempat.

Aktivitas sentral BKM adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dalam bentuk rencana tahunan dan perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis). Adapun Visi BKM adalah terciptanya organisasi masyarakat di tingkat kelurahan/desa yang memiliki kemampuan strategis  mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sedangkan misi BKM membangun masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal agar menjadi penggerak, motivator dan inisiator kegiatan kemasyarakatan untuk secara mandiri melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Termasuk, menjalin kerj asama sinergis dengan pihak lain, baik pemda (pemerintah daerah), dunia usaha, maupun kelompok peduli.

Sejak 2007, hampir setiap tahun BKM Yogyakarta menerima dana stimulan antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, yang dialokasikan ke sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Ke depan, setelah PNPM berakhir tahun 2015 , tantangan BKM agar agar benar-benar mandiri semakin intens. Tantangan itulah yang juga kini diamanatkan kepada para pengurus Forkom BKM Kota Yogyakarta periode 2011-2014, yang dikomandoi Ir H Harsoyo sebagai ketua, dan Yusron Achmadi SAg sebagai wakil ketua.