pekerja

Index A-Z

Tagih Janji Pemda DIY, Perwakilan PHL Pemkab Bantul Kembali Datangi Kepatihan

Gatot Saptadi guna mengadukan pemberhentian para pegawai yang dianggap sepihak.

Kamis, 18 Januari 2018
Setiap Malam Pekerja Bangunan Ini ke Stasiun Kereta Bawah Tanah Demi Cari Wifi Gratisan

Dia sangat hemat, bahkan merasa kesulitan mengeluarkan uang membeli paket internet untuk melakukan video call dengan keluarganya.

Rabu, 17 Januari 2018
PHL Kembali Gelar Aksi, Kali Ini Hadirkan Pocong ke DPRD Bantul

Aksi kali ini kembali dilakukan di Kantor DPRD Bantul, Selasa (16/1/2018) pagi.

Selasa, 16 Januari 2018
PHL Pemkab Bantul Beraudiensi dengan Komisi A DPRD Bantul

Kedatangan mereka ke komisi A DPRD Bantul merupakan bentuk tindak lanjut dari protes PHL

Senin, 15 Januari 2018
PHL di Bantul Pertanyakan Program Pemangkasan Pegawai

PHL merasa keberatan atas pemutusan ikatan kerja hanya karena hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Tes Psikologi pada Desember 2017.

Jumat, 12 Januari 2018
Begini Kekecewaan PHL Pemkab Bantul yang Merasa Diberhentikan Secara Sepihak

Pemkab Bantul dianggap telah melakukan pemberhentian secara sewenang-wenang.

Jumat, 12 Januari 2018
Pemda DIY Akan Bantu Menengahi Permasalahan PHL Bantul yang Diberhentikan

Pemda DIY akan mendiskusikan hal tersebut kepada beberapa instansi yang terkait

Jumat, 12 Januari 2018
Puluhan PHL Pemkab Bantul Mengadu ke Kepatihan

Kedatangan mereka di Kepatihan langsung disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi.

Jumat, 12 Januari 2018
Tuah Politik Pekerja Kontrak

Sebagai rezim baru, sah-sah saja jika pekerja harian lepas tersebut diklaim sebagai pendukung rezim lama.

Rabu, 10 Januari 2018
Cerita Sulitnya Jadi Cleaning Service di Bioskop Ini Tuai Simpati Warganet

Cuitan tersebut berisi foto dari screenshot dari Instastory dari highlight Help Them dari akun milik Chairunisa Ibrahim.

Senin, 8 Januari 2018
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kulonprogo Tinggi, Angka Pengangguran Mampu Ditekan

Angka ini bahkan jauh lebih rendah dibanding kabupaten/kota lain di DIY maupun rerata penganguran tingkat provinsi.

Selasa, 2 Januari 2018
Ini Sikap KSPSI DIY Terkait Putusan Perkara Pembentukan LKS Tripartit DIY

Atas hasil keputusan tersebut, DPD KSPSI DIY menyatakan sikapnya, sebagai berikut

Kamis, 28 Desember 2017
Animal Friends Jogja Beri Pemahaman Merawat Kuda Pekerja

Atas dasar itu mereka lantas menggelar workshop kesejahteraan kuda pekerja Jogja dan pelatihan pemasangan tapal kuda.

Selasa, 5 Desember 2017
Peran Pekerja Sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Margareth Spencer mengatakan orang Australia juga perlu belajar dan memahami budaya Asia seperti Indonesia.

Kamis, 30 November 2017
Anda Tergolong Pekerja Milenial? Cek Aplikasi di Smartphone Anda

Beberapa hal yang menarik yang dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang sedang bergelut dengan pekerja milenial saat ini.

Senin, 27 November 2017
UMK 2018 Kabupaten Magelang Diketok, Berikut Besarannya

Upah Minimal Kabupaten (UMK) untuk Kabupaten Magelang mendatang dipastikan naik pada tahun 2018 mendatang.

Kamis, 23 November 2017
Inilah 10 Karakter yang Dimiliki Orang yang Lahir di Bulan November

Mereka selalu berusaha untuk tetap berkomitmen penuh terhadap apapun yang mereka lakukan.

Kamis, 2 November 2017
Tersengat Arus Listrik, Seorang Pekerja Bangunan di Magelang Nyaris Begini

Disinyalir, Taufik tidak menyadari keberadaan jaringan listrik, yang mengalir melalui kabel, tepat di atas tempatnya bekerja.

Selasa, 31 Oktober 2017
DPRD DIY Dorong Pemerintah Fasilitasi Buruh dan Pekerja Miliki Rumah Layak

Karena di satu sisi, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan mengatur UMK karena aturan yang digunakan dari pusat.

Senin, 30 Oktober 2017
UMK Usulan Buruh di Klaten Selisih Rp 1

SPSI Klaten mengusulkan UMK Klaten 2018 seharusnya Rp 1.661.633 atau selisih Rp 1 dari nilai yang diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah.

Minggu, 29 Oktober 2017

⟪⟨4 5 6 7 8 9 10 ⟩⟫

Berita Terkini

Pelunasan BPIH Haji DIY 2026 Lampaui Kuota, Kepastian Jamaah Menunggu Verifikasi

11 menit lalu
Hasil Terawangan Rival Indigo Soal Lokasi Syafiq di Gunung Slamet, Sebut Tertutup Alam Gaib

17 menit lalu
Cerita Pemilik Bengkel di Pinggir JLLS Gunungkidul Didatangi Ariel Noah Gegara Vespanya Rusak

59 menit lalu
Cek Jadwal KA Prameks Hari Ini Sabtu 17 Januari 2026 Harga Tiket 8 Ribu

1 jam lalu
Jadwal KA Bandara YIA Hari Ini Sabtu 17 Januari 2026, KA Xpress 50 Ribu

1 jam lalu

TAG

pekerja

Gatot Saptadi guna mengadukan pemberhentian para pegawai yang dianggap sepihak.

Dia sangat hemat, bahkan merasa kesulitan mengeluarkan uang membeli paket internet untuk melakukan video call dengan keluarganya.

Aksi kali ini kembali dilakukan di Kantor DPRD Bantul, Selasa (16/1/2018) pagi.

Kedatangan mereka ke komisi A DPRD Bantul merupakan bentuk tindak lanjut dari protes PHL

PHL merasa keberatan atas pemutusan ikatan kerja hanya karena hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Tes Psikologi pada Desember 2017.

Pemkab Bantul dianggap telah melakukan pemberhentian secara sewenang-wenang.

Pemda DIY akan mendiskusikan hal tersebut kepada beberapa instansi yang terkait

Kedatangan mereka di Kepatihan langsung disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi.

Sebagai rezim baru, sah-sah saja jika pekerja harian lepas tersebut diklaim sebagai pendukung rezim lama.

Cuitan tersebut berisi foto dari screenshot dari Instastory dari highlight Help Them dari akun milik Chairunisa Ibrahim.

Angka ini bahkan jauh lebih rendah dibanding kabupaten/kota lain di DIY maupun rerata penganguran tingkat provinsi.

Atas hasil keputusan tersebut, DPD KSPSI DIY menyatakan sikapnya, sebagai berikut

Atas dasar itu mereka lantas menggelar workshop kesejahteraan kuda pekerja Jogja dan pelatihan pemasangan tapal kuda.

Margareth Spencer mengatakan orang Australia juga perlu belajar dan memahami budaya Asia seperti Indonesia.

Beberapa hal yang menarik yang dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang sedang bergelut dengan pekerja milenial saat ini.

Upah Minimal Kabupaten (UMK) untuk Kabupaten Magelang mendatang dipastikan naik pada tahun 2018 mendatang.

Mereka selalu berusaha untuk tetap berkomitmen penuh terhadap apapun yang mereka lakukan.

Disinyalir, Taufik tidak menyadari keberadaan jaringan listrik, yang mengalir melalui kabel, tepat di atas tempatnya bekerja.

Karena di satu sisi, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan mengatur UMK karena aturan yang digunakan dari pusat.

SPSI Klaten mengusulkan UMK Klaten 2018 seharusnya Rp 1.661.633 atau selisih Rp 1 dari nilai yang diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved