Jadi Guru Besar Tata Negara UGM, Uceng Soroti Menguatnya Konservatisme dan Melemahnya Independensi

Ringkasan Berita:

• Saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tata Negara UGM, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M berpidato tentang 'Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah'
• Ia mengungkap bahwa Indonesia tengah berbalik ke arah konservatisme. 
• Ketika konservatisme menguat, ia menilai lembaga independen paling menderita.
• Menguatnya konservatisme menjadi alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. Satu-satunya cara adalah mengembalikan demokrasi.

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam ranting ilmu Hukum Kelembagaan Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pengukuhan guru besar, ia menyampaikan pidato berjudul “Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah: Mencari Relasi dan Mendedah Jalan Perbaikan”.

Indonesia berbalik arah

Sosok yang akrab disapa Uceng itu mengungkapkan Indonesia tengah berbalik ke arah konservatisme. Menurut dia, arus balik konservatisme bukan sekadar fenomena ideologis, tetapi strategi politik yang berupaya mengembalikan pola kekuasaan sentralistik.

“Arus ini muncul di tengah kelelahan publik terhadap konflik politik dan birokrasi yang dianggap lamban, sehingga seakan-akan gagasan tentang penertiban demokrasi melalui kontrol negara kemudian mendapatkan legitimasi moral,” katanya di Balai Senat UGM, Kamis (15/1/2026).

Lembaga independen paling menderita

Ia menilai lembaga independen adalah lembaga yang paling menderita. Sebab ketika konservatisme ini menguat, maka lembaga pengawas akan mati. Untuk itu, roda demokrasi harus dikembalikan ke arah yang lebih sehat.

Hadirnya lembaga-lembaga independen memperkuat prinsip checks and balances. Demokrasi memerlukan lembaga independen untuk menjamin stabilitas dan integritas sistem hukum dan politik.

Di sisi lain, lembaga independen hanya bisa bertahan dan berfungsi optimal bila berada dalam lingkungan hukum dan politik yang benar-benar demokratis. 

Lembaga independen memperkuat demokrasi melalui akuntabilitas dan transparansi, sementara demokrasi memberikan dasar normatif dan legal bagi keberlanjutan ekonomi lembaga tersebut. 

Ia memandang lembaga independen di Indonesia tidak hanya menjadi produk demokratisasi, tetapi juga menjadi arena kontestasi politik.

Lembaga independen seperti KPK. KPU, Komnas HAM, Ombudsman seperti berdiri di atas garis tipis, antara kekuasaan politik dan supremasi hukum.

Hidup mati lembaga independen

Keberadaan lembaga independen ini bergantung pada keputusan politik DPR dan tafsir hukum di Mahkamah Konstitusi.

“Hidup dan matinya lembaga negara independen seringkali bukan karena gagal menjalankan tugas, tetapi karena mereka terlalu berhasil mengusik kenyamanan kekuasaan. Kira-kira kasus Undang-Undang KPK menjadi contoh paling nyata dari proses tersebut,” terangnya.

“Dari sini, terlihat betapa nasib lembaga independen seringkali ditentukan karena dua kekuatan besar, politik di DPR dan hukum di Mahkamah Konstitusi. DPR memegang pena pembentuk Undang-Undang, sedangkan MK menjadi penafsir dari tafsir konstitusionalnya,” lanjutnya. 

Alarm bahaya bagi demokrasi

Menguatnya konservatisme ini menjadi alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. Satu-satunya cara adalah mengembalikan demokrasi.

“Ini bukan kerja Fakultas Hukum saja, ini tanggung jawab dan panggilan buat kita, siapapun yang ada di ruangan ini. Panji-panji yang ada di ruangan ini punya tanggung jawab yang sama untuk mengembalikan roda demokrasi yang lebih sehat,” pungkasnya. (maw)