Dosen UGM Sebut Program Mudik Gratis sebagai Intervensi yang Lebih Tepat Dibanding Pembatasan Tarif

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Mudik memang menjadi tradisi menjelang Idulfitri. Tradisi ini ditangkap baik oleh pemerintah  maupun swasta dengan menyelenggarakan program mudik gratis. 

Meski secara kapasitas dinilai lebih kecil dibandingkan total pergerakan pemudik nasional, program mudik gratis  tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Hengki Purwoto, S.E., M.A mengatakan total perjalanan mudik secara nasional mencapai sekitar 144 juta pergerakan, terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 70-80 juta pergerakan, sementara kapasitas dari Jabodetabek ke Jawa dan Sumatra hanya sekitar 15 ribu orang atau sekitar 0,01 persen.

Program mudik gratis umumnya menggunakan moda bus serta truk pengangkut sepeda motor roda dua. 

“Peran program mudik gratis ini memang tidak terlalu besar, namun isu mudik gratis menjadi penting karena tingginya risiko kecelakaan di jalur Jabodetabek ke Jawa,"  katanya, Senin (9/3/2026).

Mudik gratis kurangi angka laka

Ia menyebut program mudik gratis menyasar kelompok masyarakat berdaya beli rendah, yang biasanya menggunakan sepeda motor untuk mudik jarak jauh.

Menurut dia, program mudik gratis dapat mengatasi eksternalitas negatif seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, hingga tekanan berlebih pada infrastruktur jalan, jembatan, dan terminal. 

Efektivitas program tersebut dapat dinilai dari pengurangan angka kecelakaan maupun fatalitas, serta pengurangan kerusakan infrastruktur yang dikonversi secara ekonomi. 

"Jika nilai manfaat sosial bisa lebih besar daripada biaya penyelenggaraan mudik gratis yang sekitar Rp 2 miliar, artinya meskipun secara kuantitatif kecil, program ini berpotensi efisien karena manfaat sosialnya melampaui biaya fiskal yang dikeluarkan," terangnya.

Intervensi yang tepat

Hengki menilai program mudik gratis merupakan salah satu bentuk intervensi yang relatif lebih tepat dibandingkan pembatasan tarif secara ketat yang bisa merugikan operator transportasi. 

“Dengan kata lain, pemerintah tetap menjaga keberlanjutan usaha transportasi namun sekaligus melindungi kelompok rentan,” ujarnya.

Sebagai peneliti bidang kebijakan infrastruktur khususnya transportasi, ia mendorong pemerintah melakukan pengelolaan mudik menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan.

Dalam jangka pendek pemerintah bisa melakukan intervensi pembatasan tarif, dan melakukan pengaturan periode libur agar tidak terlalu pendek. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan arus mudik lebaran.

Sementara jangka menengah, pemerintah perlu melakukan penguatan fasilitas antar moda transportasi, diantaranya pengembangan integrasi tiket antarmoda transportasi.

Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah perlu melakukan  peningkatan kapasitas armada transportasi, menciptakan iklim industri transportasi yang menarik bagi pelaku usaha, memperkuat infrastruktur, hingga mengembangkan bisnis penunjang seperti perusahaan ticketing dan asuransi. 

"Bagaimanapun transportasi umum harus menjadi andalan. Karena itu, perencanaan layanan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas yang dilakukan secara simultan agar setiap tahun kita tidak menghadapi beban fiskal berulang dengan pola yang sama,” pungkasnya. (maw)