Berita Jogja Hari Ini

Tolak Tapera, Buruh di Jogja Siap Turun ke Jalan 

Serikat buruh Independen ini mengaku sedang membuat kajian untuk selanjutnya membuat konsolidasi aksi menyuarakan sikap penolakan

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang cakupannya diperluas hingga swasta dan pekerja mandiri menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sejumlah kalangan telah menyatakan sikap menolak.

Tak terkecuali Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY.

Serikat buruh Independen ini mengaku sedang membuat kajian untuk selanjutnya membuat konsolidasi aksi menyuarakan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut. 

Baca juga: Pesan Herry Zudianto untuk Calon Wali Kota Yogyakarta: Jangan Jadi Penikmat Jabatan

"Kami pasti akan turun, kami akan buat konsolidasi aksi. Aksi ini gabungan. Sekarang sedang dibahas. Rencananya kita akan turun ke jalan di tanggal 21 Juni, kita akan mulai aksi di bundaran UGM, kemudian longmarch ke Tugu," kata Ketua SBSI DIY, Dani Eko Wiyono, Selasa (4/6/2024). 

Aktivis Pos Pengaduan Rakyat ini mengungkapkan, saat ini banyak kalangan maupun kelompok organisasi yang sudah menyatakan sikap ikut bergabung menyuarakan penolakan terhadap Iuran Tapera ini.

Adapun tanggal aksi 21 Juni, pukul 13.00 siang sengaja dipilih karena bertepatan dengan ulang tahun Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, serikat buruh ingin memberi hadiah di tanggal ulang tahun Kepala Negara dengan cara turun menyuarakan tuntutan ke jalan. 

Program Iuran Tapera ditolak dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, dari filosofi nama, Tapera merupakan tabungan perumahan rakyat.

Yang mana namanya tabungan, kata dia, seharusnya dilakukan sukarela. Bukan dipaksakan. Artinya mau menabung boleh, kalaupun tidak mau menabung juga boleh.

Mereka yang mau menabung juga mendaftarkan diri, bukan dengan cara dipaksa. 

"Sehingga sifatnya tidak wajib. Tapi Pemerintah bilangnya wajib. Bahkan, kalau tidak ikut, bakal ada sanksi. Itu aneh," kata aktivis yang tinggal di Kabupaten Sleman ini. 

Alasan kedua, kata Dani, Tapera seharusnya diperuntukkan bagi orang-orang yang belum memiliki rumah.

Tetapi iuran program ini dipaksakan juga bagi pekerja yang juga sudah memiliki rumah.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved