Audit Kinerja BPK Jateng Temukan Celah Penanganan TBC di Kabupaten Magelang

Ringkasan Berita:

• Hasil audit BPK Jawa Tengah menemukan kelemahan dalam perencanaan dan koordinasi lintas OPD dalam penanganan penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
• BPK mendorong adanya pembenahan tata kelola agar program nasional penuntasan TBC berjalan efektif.
• Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto mengatakan, rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah  menyoroti lemahnya perencanaan dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

BPK pun mendorong adanya pembenahan tata kelola agar program nasional penuntasan TBC berjalan efektif.

Kelemahan

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan masih adanya sejumlah kelemahan yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan TBC di Kabupaten Magelang apabila tidak segera ditindaklanjuti.

"Penanganan TBC memerlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan. Mulai dari perencanaan, pendataan kasus, hingga pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik," ujar Ahmad saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Penuntasan TBC Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (hingga Triwulan I), Selasa (20/1/2026) di Gedung BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Dukung penuntasan TBC

Menurutnya, pemeriksaan kinerja ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan BPK terhadap program nasional penuntasan TBC. 

Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah sampel untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya penanggulangan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi serta praktik terbaik yang berlaku.

BPK merekomendasikan agar Pemkab Magelang menyusun dan memperkuat dokumen perencanaan, termasuk standar operasional prosedur (SOP), serta meningkatkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan TBC.

Bahan evaluasi

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto mengatakan, rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. 

Ia menyebutkan, penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Dengan adanya pemeriksaan kinerja ini, kami didorong untuk memperbaiki tata kelola penanganan TBC agar lebih terarah, sistematis, dan berdampak nyata bagi masyarakat," kata Adi.

Ia berharap, melalui perbaikan berkelanjutan dan penerapan praktik terbaik dari daerah lain, upaya penanganan TBC di Kabupaten Magelang dapat semakin optimal dan mendukung target nasional penuntasan TBC. (tro)