Rp8,6 Miliar Dianggarkan untuk Bantu Tangani Jalan Desa di Sleman

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sleman mengalokasikan Rp8,6 miliar untuk dana stimulan perbaikan jalan desa tahun 2026.
• Setiap dari 86 kalurahan mendapat Rp100 juta sesuai usulan perbaikan jalan.
• Program ini jadi intervensi setelah dana desa dipangkas, dengan target mulai eksekusi awal Juni 2026.

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengalokasikan anggaran dana stimulan senilai Rp 8,6 miliar pada tahun 2026 ini untuk membantu penanganan kerusakan jalan desa di Bumi Sembada. 

Langkah intervensi ini diharapkan menjadi angin segar bagi kalurahan setelah program bantuan pengaspalan jalan poros desa sempat terhenti sejak tahun 2010 silam. Apalagi di tengah kebijakan efesiensi yang berimbas pada pemangkasan dana desa. 

Rp100 juta per kalurahan untuk jalan desa

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Sukarmin mengatakan, anggaran perbaikan jalan desa dialokasikan sebesar Rp 8,6 miliar. Jumlah anggaran tersebut, jika dibagi merata, dari total 86 Kalurahan di Sleman, maka setiap kalurahan mendapat Rp 100 juta rupiah untuk memperbaiki jalan sesuai yang diusulkan. 

"Tahun depan jika kondisinya (keuangan) membaik, alokasinya bisa ditingkatkan," ujar dia, Selasa (12/5/2026). 

Saat ini, payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah telah berada di meja Bupati untuk segera ditandatangani dan diundangkan. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan program di lapangan.

Melalui anggaran ini, kondisi jalan desa terutama jalan poros desa yang selama ini terabaikan diharapkan bisa diperbaiki. 

Sukarmin menjelaskan, bantuan stimulan aspal di kalurahan terakhir dijalankan tahun 2010. Ketika program tersebut akhirnya berhenti, belum ada lagi alokasi program serupa untuk menangani jalan desa.

Masukan para lurah

Atas masukan para lurah, jalan desa kini menjadi konsen Pemerintah Kabupaten untuk membantu menangani. Karena itu, mulai tahun ini Pemkab Sleman mengupayakan juga dapat menangani jalan desa selain jalan Kabupaten. Program ini maksimal dijalankan pada awal Juni mendatang. 

"Saya sudah mengarahkan PPK, harus maksimal awal Juni sudah harus berkontrak. Sehingga target realisasi keuangan, yang ditargetkan Kemendagri masing-masing OPD, tidak terlalu jauh deviasinya,"kata dia. 

Saat ini, eksekusi perbaikan jalan desa ini masuk tahap perencanaan design jalan, dan dijadwalkan pada tanggal 21 Mei ini akan selesai. Rencana pelaksanaan perbaikan dijadwalkan pada awal bulan Juni.

Setiap desa mendapatkan anggaran sebesar Rp100 juta untuk perbaikan jalan yang diusulkan. Hal ini diharapkan dapat membuat konektivitas desa semakin mudah dan maju serta memperlancar mobilisasi alat, manusia serta barang sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Intervensi pemkab setelah setelah DD dipangkas

Sekretaris DPUPKP Sleman, Fauzan Ma'ruf mengungkapkan bahwa intervensi anggaran ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial Pemkab Sleman berdasarkan amanat Undang-Undang Jalan. Terlebih, banyak desa mengalami rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat.

"Program ini diharapakan bisa membantu pembangunan di desa karena desa sendiri ada rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat sehingga adanya program penanganan jalan desa dari Kabupaten akan sangat membantu, ketersediaan infrastruktur di desa," kata Fauzan. 

Pemkab Sleman merencanakan program ini sebagai agenda berkelanjutan. Menurut Fauzan berdasarkan usulan anggaran tahun 2027, DPUPKP telah memproyeksikan peningkatan dana menjadi Rp 9,1 miliar demi memperluas jangkauan perbaikan jalan. Harapannya dapat membantu mendongkrak ekonomi di pedesaan.(*)