Digitalisasi : Efisiensi Energi, dan Paradoksnya

Oleh

Djoko Budiyanto Setyohadi

Dosen sekaligus Kepala Laboratorium Inovasi Teknologi & Sistem Informasi UAJY

Banyak industri merasa telah melakukan digitalisasi. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, yang terjadi baru sebatas digitisasi dan perbedaan antara keduanya menentukan apakah teknologi benar-benar bekerja untuk lingkungan, atau hanya bekerja untuk tampilan.

Digitisasi adalah alih format: dokumen produksi yang kini tersimpan di komputer, laporan konsumsi energi yang dicetak dari spreadsheet, formulir pengadaan yang diisi lewat aplikasi.

Prosesnya tampak modern, namun struktur bisnis prosesnya identik. Berganti dari hardcopy menjadi softcopy, dari kertas ke layar tidak ada yang berubah dalam cara data digunakan untuk memutuskan.

Digitalisasi adalah sesuatu yang berbeda secara mendasar, bukan soal mengganti medium, melainkan menggunakan apa yang ada di balik layar: data digital yang mengubah cara industri membaca realitas dan merespons perubahan.

Jika dulu sebuah pabrik mencatat konsumsi listrik secara manual lalu melaporkannya seminggu sekali, digitalisasi memungkinkan data itu terbaca otomatis setiap detik.

Anomali terdeteksi seketika; tindakan dapat diotomatisasi atau diambil secara semi-manual sebelum inefisiensi membesar.

Schwab (2016) menyebut transformasi ini sebagai inti dari Revolusi Industri Keempat bukan sekadar otomasi, melainkan integrasi data dalam setiap titik keputusan.

Baca juga: UAJY dan Kemlu RI Jalin Sinergi Penguatan Kerja Sama ASEAN

Efisiensi dan Emisi

Dari distingsi itulah dua mekanisme penghematan energi bekerja serentak. Pertama, visibilitas waktu nyata memungkinkan koreksi sebelum pemborosan menjadi kebiasaan.

Kedua, sejumlah proses bisnis konvensional yang sebelumnya memerlukan produksi benda fisik  perjalanan, cetak dokumen, pertemuan tatap muka  dapat digantikan proses elektronik yang jauh lebih rendah jejak emisinya.

IEA mencatat bahwa industri bertanggung jawab atas sekitar 38 persen konsumsi energi final global dan 24 persen total emisi CO₂ perlu dirubah dari dalam.

Urgensinya tidak bisa ditunda. Emisi CO₂ global dari energi dan proses industri mencapai rekor baru pada 2023.

Di Indonesia, realisasi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer nasional masih jauh tertinggal dari target yang ditetapkan untuk 2025.

Angka-angka ini tidak bergerak bukan karena teknologinya belum ada, melainkan karena industri masih berhenti pada digitisasi memasang perangkat tanpa mengubah cara berpikir.

Selama jarak antara digitisasi dan digitalisasi belum ditutup, pemborosan energi dan bebannya pada lingkungan akan terus berlanjut.

Digitalisasi adalah pintu masuk efisiensi yang belum terbuka karena masalah cara pandang.

Kurangnya penggunaan data digital membuat berbagai keputusan terbentuk bukan bersumber data aktual.

McKinsey mencatat bahwa sekitar dua pertiga energi yang diproduksi secara global saat ini terbuang bukan akibat keterbatasan teknologi, melainkan akibat ketiadaan visibilitas dan sistem koreksi.

Mengapa bertahan lama? Ada tiga pengunci yang bekerja bersamaan.

Investasi pemantauan energi selalu dikalahkan prioritas belanja produksi karena dianggap biaya, bukan aset.

Regulasi tidak mewajibkan pelaporan konsumsi energi maupun emisi secara rinci, sehingga pemborosan tidak pernah menjadi masalah yang terlihat.

Dan di dalam organisasi industri sendiri, operator yang tahu ada inefisiensi tidak punya data cukup untuk meyakinkan manajemen bahwa perubahan diperlukan (Rohdin & Thollander, 2006).

Di sinilah digitalisasi bekerja sebagai koreksi sistemik. Sensor IoT di lantai produksi membaca konsumsi energi setiap saat.

AI mengolah data itu menjadi peringatan dini sebelum mesin memasuki kondisi degradasi.

Henkel, perusahaan consumer goods global, mengimplementasikan digital twin untuk memantau penggunaan energi lintas pabrik dan berhasil memangkas konsumsi energi keseluruhan sebesar 16 persen, menghasilkan penghematan puluhan juta euro dalam lima tahun.

Di logistik, algoritma optimasi rute berbasis AI terbukti memangkas konsumsi bahan bakar secara signifikan dalam skenario dengan infrastruktur digital yang memadai.

Namun di balik kemampuan itu, perlu dipertimbangakan biaya yang jarang dihitung.

Paradoks Digitalisasi

Ada ironi yang tidak boleh diabaikan: semakin besar skala digitalisasi, semakin besar pula energi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya.

Infrastruktur digital adalah konsumen energi baru yang tumbuh cepat. IEA memproyeksikan konsumsi listrik pusat data global bisa melampaui angka yang setara konsumsi listrik seluruh Jepang pada 2026.

Namun energi bukan satu-satunya sumber daya yang terancam. Pengembangan AI membutuhkan air dalam jumlah masif untuk mendinginkan servernya.

IEA memperkirakan total konsumsi air pusat data global pada 2023 mencapai ratusan miliar liter — dua pertiganya merupakan konsumsi tidak langsung dari proses pembangkitan listrik yang menggerakkan fasilitas tersebut.

Di tingkat korporasi, skalanya mengejutkan: salah satu perusahaan teknologi terbesar dunia melaporkan konsumsi airnya naik 20 persen dalam setahun, dengan hampir seluruhnya digunakan untuk mendinginkan pusat data.

Sementara di tingkat model, pelatihan satu model bahasa AI saja menguapkan ratusan ribu liter air bersih.

Di sinilah Paradoks Jevons bekerja: efisiensi yang ditawarkan teknologi justru mendorong skala produksi membesar, sehingga konsumsi total tidak berkurang melainkan bertumbuh (Alcott, 2005).

Pola ini bukan gejala baru teknologi. Heidegger (1977) memperingatkan bahwa teknologi modern cenderung mengubah cara manusia memandang dunia  alam, sumber daya, bahkan sesama manusia  semata sebagai objek yang bisa dioptimalkan dan diekstraksi.

Teknologi yang lebih efisien tidak otomatis membuat kita lebih hemat. Jika tidak ada batasan yang jelas, efisiensi justru mendorong kita menggunakan lebih banyak.

Pertanyaannya maka bukan hanya bagaimana mendayagunakan digitalisasi, tetapi untuk apa dan bagi siapa ia dijalankan.

Di Indonesia, pertanyaan itu perlu dijawab melalui kebijakan yang konkret. Target penurunan emisi pada 2030 menempatkan industri semen, tekstil, dan pertambangan tiga sektor dengan intensitas energi tertinggi sebagai prioritas dekarbonisasi.

Kerangka hukumnya sudah ada melalui PP No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi.

Namun regulasi tanpa insentif fiskal yang nyata keringanan pajak untuk investasi sistem manajemen energi digital, atau subsidi transisi bagi industri menengah akan tetap menjadi dokumen yang tidak berdampak di lapangan. Kebijakan yang tidak mendarat bukan kebijakan; ia hanya niat yang tertulis.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak cukup hanya menjadi peringatan tahunan.

Digitalisasi menawarkan kemampuan nyata untuk menghemat energi dan menekan emisi kemampuan yang sudah terbukti, bukan sekadar janji teknologi.

Tetapi kemampuan itu hanya bermakna jika diarahkan oleh kebijaksanaan yang melampaui logika efisiensi semata, didukung kebijakan yang turun ke lapangan, dan dijaga oleh kesadaran bahwa setiap sumber daya memiliki batas.

Bumi tidak hanya membutuhkan data digital saja tetapi juga membutuhkan sebuah jeda. (*)