Bappenas Setop Rencana 104 Juta Penerima MBG, Prioritaskan Perbaikan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027. 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DIY, Ahmad Syauqi Soeratno, menyoroti adanya ketidaksesuaian standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya koordinasi pusat-daerah yang memicu sejumlah kasus di lapangan.

Dalam forum yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (23/4/2026), Ahmad Syauqi yang juga menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, mengungkapkan temuannya terkait insiden kesehatan masyarakat yang muncul dari pelaksanaan program tersebut.

"Saya mencatat, ada sekian peristiwa ketidaksesuaian SOP, bahasa saya. Di publik namanya keracunan. Kenapa saya guna istilah itu? Karena kebetulan S1 saya Teknologi Pangan, Pak. Saya datang ke sekian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yang terjadi adalah tidak ada koordinasi saat itu, 2025, antara si pengelola program MBG dan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan korwilnya di sini dengan pemerintah daerah," ujar Syauqi.

Lebih lanjut, Syauqi mengungkapkan bahwa banyak SPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, sertifikat tersebut merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

"Saya cek SLHS-nya, nggak ada. Nggak pernah diajukan ke pemerintah daerah. Masyarakat kemudian mempersoalkan kenapa Pemda nggak keluarkan (SLHS), kenapa Dinkes nggak keluarkan. Saya cari sinkronisasinya. Ternyata memang nggak ada koordinasi yang intensif. Padahal ketika ini tanggung jawab pusat, ya tanggung jawab pusat," tegasnya.

Syauqi juga mengingatkan agar pemerintah pusat tidak memaksakan cakupan program secara masif ke 38 provinsi di tahap awal tanpa perencanaan yang matang. Ia mendorong adanya refocusing kebijakan yang berbasis data dan prioritas wilayah.

"Waktu itu anggarannya Rp71 triliun di 2025. Saya sampaikan, Pak, jangan dipaksakan 38 provinsi. Kami sudah bikin list 10 provinsi termiskin, terluar, dan seterusnya. Yang aksesnya masih bisa dilakukan, coba deh 5 provinsi dulu. Kalau ini bisa, boleh 6 bulan kemudian 5 provinsi lagi, dan seterusnya. Kita deliver janji Presiden itu dengan cara yang betul-betul efektif ke sasaran tadi," lanjut Syauqi.

Baca juga: Disperindag DIY Perketat Validasi KTP dan Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram

Bappenas Tahan Penambahan Sasaran

Merespons masukan tersebut, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, mengakui bahwa MBG merupakan program baru yang masih memerlukan banyak penyesuaian. 

Berdasarkan evaluasi satu tahun berjalan, Bappenas memutuskan untuk menahan rencana penambahan jumlah penerima manfaat guna memastikan kualitas program terjaga.

"Masalah MBG, kami akui bahwa ini program baru. Yang terakhir ini Pak, saya laporkan, awalnya ada niat mau menambah penerima manfaat dari 82,3 juta menjadi 104 juta penerima manfaat. Kita bilang setop dulu. Jangan nambah dulu, kita evaluasi dulu karena baru setahun jalan," jelas Eka Chandra.

Eka menekankan bahwa pemerintah tidak bisa mengabaikan kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan.

Fokus pemerintah saat ini adalah mengamankan target awal yang telah ditetapkan oleh Presiden tanpa terburu-buru melakukan ekspansi yang berisiko memunculkan masalah baru.

"Kejadian-kejadian di lapangan tidak bisa kita negasikan. Kita ingin mengamankan program ini, bukan men-sabotase. Jangan sampai program ini bermasalah. Kita sampaikan, yang dijanjikan Presiden itu 82,3 juta, itu yang kita kejar dulu. Evaluasi ini untuk perbaikan terus-menerus," pungkas Eka. (*)