Peneliti PSKP UGM Desak Presiden Prabowo Ambil Sikap, Segera Keluar dari BoP

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dua prajurit TNI kembali gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Total ada tiga prajurit TNI gugur dalam tugas perdamaian.

Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Achmad Munjid mendesak Presiden Prabowo untuk secara terbuka mengecam dan menuntut keadilan bagi prajurit TNI yang gugur dalam tugas perdamaian.

Menurut dia, pernyataan politik Presiden Prabowo sangat penting di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu.

Dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, mestinya Presiden Prabowo tidak sekadar mengusahakan perdamaian dengan mengirim peacekeeper. 

"Ketika ada anggota peacekeeper kita yang tewas, ya dia (Presiden Prabowo) harus bersuara secara keras. Karena ini terjadi akibat eskalasi perang yang makin tidak terkendali. Dia perlu mengecam Amerika dan Israel, dan mencari cara termasuk kerjasama dengan Pakistan dan negara-negara lain, supaya perang segera bisa diakhiri, perundingan perdamaian segera bisa diwujudkan," katanya, Selasa (31/3/2026).

"Jadi kalau Prabowo mau mengambil sikap yang tegas, saya kira ini kesempatan yang tepat untuk dilakukan. Semakin cepat Prabowo menyampaikan statement politik terbuka, akan semakin baik, dan yang pasti dia harus menuntut keadilan bagi TNI kita yang tewas itu," sambungnya.

Ia juga menilai ini menjadi waktu yang tepat untuk Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP).

Menurut pandangannya, bergabungnya Indonesia ke BoP memang keliru.

Apalagi BoP yang yang dimotori Amerika Serikat dan Israel malah terlibat unprovoked aggression atau serangan yang tidak punya alasan. 

Baca juga: Ketua DPRD DIY: Kepergian Praka Farizal di Lebanon Jadi Duka Nasional

Munjid bahkan menyebut BoP tidak memiliki masa depan untuk mewujudkan perdamaian.

Hizbullah sebagai bagian dari aktor utama konflik di Timur Tengah, terutama di wilayah Palestina ikut terlibat.

Praktis Israel juga tidak akan tinggal diam. Upaya gencatan senjata di Gaza pun sangat terancam.

"Jadi masa depan BoP tidak jelas, waktu Indonesia masuk ke BoP juga banyak problem. Saya kira dalam situasi sekarang Prabowo perlu bertindak tegas, sebagai langkah politik untuk menarik diri dari BoP. Dengan situasi sekarang, yang ingin dicapai Indonesia lewat BoP itu jauh panggang dari api, entah relasi dagang dengan Amerika, perdamaian di Gaza, entah yang lain," terangnya.

Menarik diri dari BoP pun akan membawa konsekuensi politik bagi Indonesia.

Salah satunya adalah ketegangan dengan Amerika. Kendati demikian, risiko yang sama juga dialami oleh negara-negara lain.