Warga Bantul Kritisi Program MBG dan KDMP yang Tak Kena Efisiensi Anggaran

Ringkasan Berita:

• Warga Bantul mengkritik program MBG dan KDMP yang tidak terkena pemangkasan anggaran dan dinilai tidak adil.
• Masyarakat meminta transparansi anggaran serta kejelasan manfaat program agar tidak berdampak buruk jangka panjang.
• Warga juga menyoroti anggaran pendidikan yang dipangkas serta pelaksanaan MBG yang dinilai belum efektif dan tepat sasaran.

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sejumlah warga Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, mengkritisi pemerintah pusat terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tidak kena efisiensi, di tengah pemangkasan seluruh anggaran belanja kementerian dan lembaga.

Yono (60), warga Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, menilai kebijakan itu tidak adil.

MBG dan KDMP seharusnya transparan

Sebenarnya, ia mendukung program yang digencarkan oleh Presiden Prabowo mulai dari MBG hingga KDMP, namun semua perlu berjalan dengan transparan.

"Kenapa pemangkasan anggaran itu berjalan menjadi tidak adil? Kalau bicara anggaran, semua atau masing-masing kementerian dan lembaga tentu perlu anggaran untuk operasional dan kesejahteraan masyarakat kan?" kata Yono, kepada Tribunjogja.com, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, kebijakan itu seperti pilih kasih. Masing-masing program MBG dan KDMP perlu dilakukan dengan instrumen yang tegas mengingat dampak dari efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan oleh pejabat dan negara tetapi juga rakyat maupun pelaku usaha kecil yang menjadi bagian mitra kerja pemerintah.

Belum lagi, kejadian perang Timur Tengah yang memanas serta berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi global maupun nasional. Kondisi itu dapat memicu inflasi dan lain sebagainya, sehingga dampak perekonomian akan terasa nyata bagi setiap elemen masyarakat.

"Jadi tolong lah. Kalau buat kebijakan dan ada A dan B yang tidak kena pemangkasan anggaran itu harus jelas kenapa dan manfaat program itu jadi seperti apa? Kita kan sebagai rakyat kecil begini tidak tahu. Dampak kondisi itu jangan sampai memberikan efek negatif jangka panjang untuk masyarakat," ujarnya.

Anggaran pendidikan jangan dipangkas

Ia pun menyoroti kejadian pelaksanaan program MBG yang dinilai belum sesuai anggaran per porsi. Belum lagi kejadian penyajian menu mentah MBG, sehingga program tersebut kerap dipertanyakan oleh publik. 

"Kalau mencerdaskan bangsa, ya seharusnya pendidikan yang diperhatikan. Bukan malah anggaran pendidikan dipangkas, terus anggaran MBG tidak. Apapun program pemerintah itu sebenarnya baik, tapi ya mbok yang realita aja. Lihat lah efek jangka panjangnya bagaimana," pinta dia.

Senada, Ramadani (33), warga Kapanewon Banguntapan, menilai kebijakan pemerintah pusat itu cukup aneh. Belum lagi skema kebijakan MBG yang dinilai kurang transparan dan belum teralokasikan dengan tepat.  

"Lihat lah itu MBG. Bagus sih, sekarang sudah dikasih label harga setiap porsi MBG. Tapi menurut saya ada yang tidak masuk akal juga. Masak menu rapel Senin-Kamis ada yang dua roti kecil, tiga jeruk, dan satu paha ayam. Kan harganya kurang dari Rp40.000. Jadi, seperti ada harga yang dimarkup," jelasnya.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa untuk mencerdaskan generasi bangsa sepatutnya ditingkatkan dari sisi kualitas belajar sekolah. Belum lagi, moral generasi sekarang yang dinilai banyak kurang bagus dan kurang sopan. Dari sisi prestasi belajar, juga disebut-sebut belum kurang optimal.

"Lihat lah sosial media saat ini. Banyak anak-anak ketika ditanya hitung-hitungan atau perkalian mereka tidak bisa menjawab. Memang sih ada beasiswa pendidikan juga. Tapi kan lihat lagi, dari kasus belakangan ini kita bisa tahu bahwa sasaran beasiswa masih banyak diberikan dengan tidak tepat sasaran," ujarnya.(nei)