Konflik Iran-AS Memanas, Indonesia Diminta Waspadai Guncangan Ekonomi Makro

Ringkasan Berita:

• Konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dunia, yang berisiko menekan inflasi dan nilai tukar rupiah di Indonesia.
• Ekonom UGM mendesak BI agar lebih aktif menjaga nilai tukar rupiah, tidak hanya lewat operasi pasar tetapi juga intervensi strategis di industri.
• Pemerintah diminta melakukan diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan energi dan memperkuat ketahanan nasional.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ekonom UGM, Yudhistira Hendra Permana, Ph.D meminta Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah sebagai dampak ikutan dari konflik Timur Tengah.

Yudhistira mengatakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran membuat harga minyak dunia melonjak dari rentang US$60an per barel menjadi US$80an per barel.

Artinya kelangkaan pasokan sangat berpengaruh pada kenaikan harga.

Indonesia sebagai negara pengimpor minyak, kelangkaan pasokan dan tingginya harga akan berdampak pada inflasi di dalam negeri. 

“Risiko inflasi akan di depan mata. Dalam hal ini kita harus bersiap-siap juga ke berbagai aspek di dalam ekonomi ya, terutama di level ekonomi makro. Tidak hanya inflasi, tapi juga kepada nilai tukar,” katanya, Jumat (6/3/2026)

“Kalau bicara nilai tukar, ini kan tanggung jawabnya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu tugasnya satu, menjaga nilai tukar rupiah,” sambungnya.

Baca juga: Menlu Iran : Kami Tunggu Kedatangan Tentara AS, Kami Siapkan Bencana untuk Mereka

Sebagai pengampu kebijakan moneter, BI tidak hanya sekadar melakukan operasi pasar keuangan. Bank Indonesia bahkan bisa masuk ke industri-industri dengan tujuan menjaga nilai tukar rupiah.

“Kebijakan moneter yang di Indonesia digawangi BI itu bukan lagi seperti jaman dulu instrumennya, saklek, operasi pasar keuangan, dan lain-lain. Dia juga bisa masuk ke industri-industi, karena tugas BI menjaga nilai tukar rupiah. Sehingga selama apapun tujuannya ke sana (menjaga nilai tukar), BI bisa lakukan,” lanjutnya.

Di tengah tekanan ketidakpastian global, ia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan diversifikasi ekonomi. 

Yudhistira menyebut Amerika Serikat berhasil melakukan diversifikasi ekonomi ke minyak, kemudian Jazirah Arab berhasil melakukan diversifikasi ekonomi, tidak hanya mengandalkan minyak bumi tetapi juga mengembangkan transportasi dan jasa keuangan lainnya.

Untuk itu, Indonesia pun harus melakukan diversifikasi ekonomi. Agar berjalan, kebijakan moneter dan fiskal juga harus diarahkan pada upaya diversifikasi ekonomi.

 “Tiga kebijakan, moneter, sektoral, fiskal, tidak bisa dipandang independen satu sama lain. Ini kebijakan yang menjadi tunggal. Kata kuncinya diversifikasi ekonomi, artinya ekonomi sektoral, sektor a, sektor b, sektor c, perluas itu. Kebijakan moneter dan fiskal juga harus bisa mendorong itu (diversifikasi ekonomi),” imbuhnya. (maw)