Awal 2026, Dinkes DIY Temukan 57 Kasus Campak

Ringkasan Berita:

• Meski cakupan vaksinasi 2025 melampaui 98 persen, Dinkes DIY mencatat 57 kasus positif campak dari 349 suspek hingga Maret 2026.
• Penularan tetap terjadi akibat adanya kelompok kecil masyarakat yang menolak vaksinasi karena faktor keyakinan pribadi.
• Dinkes DIY memperkuat edukasi melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk tokoh agama dan pendidikan, serta mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan PHBS.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Capaian imunisasi yang tinggi ternyata belum sepenuhnya mampu membebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari ancaman campak.

Meski cakupan vaksinasi tahun 2025 telah melampaui 98 persen, Dinas Kesehatan DIY mencatat 57 kasus positif campak hingga awal Maret 2026, yang dipicu oleh adanya kelompok kecil masyarakat yang masih menolak imunisasi.

Data surveilans Dinas Kesehatan DIY menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua bulan pertama tahun ini hingga 3 Maret 2026, telah ditemukan ratusan kasus suspek.

Dari jumlah tersebut, puluhan di antaranya telah dikonfirmasi positif melalui uji laboratorium.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Gregorius Anung Trihadi, menjelaskan bahwa temuan ini menjadi perhatian serius bagi otoritas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Tahun 2026 sampai dengan 3 Maret, jumlah suspek atau terduga campak di DIY 349 dengan campak positif 57 kasus," ujar Anung.

Meskipun angka penularan tergolong signifikan di awal tahun, Dinas Kesehatan DIY memastikan bahwa penanganan medis yang dilakukan sejauh ini berhasil mencegah fatalitas.

Hingga laporan terakhir diterima, dipastikan tidak ada kasus campak yang berujung pada kematian di wilayah provinsi ini.

Kondisi munculnya puluhan kasus positif ini tergolong ironis jika disandingkan dengan performa imunisasi DIY pada tahun sebelumnya.

Secara statistik, DIY sebenarnya telah mencapai syarat minimal untuk terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) melalui program imunisasi nasional.

Berdasarkan data resmi, partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi pada tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat masif, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua (booster).

"Cakupan imunisasi campak tahun 2025, dosis 1 yaitu 98,2 persen dan dosis 2 yaitu 96,1 persen," kata Anung merinci data imunisasi tahun lalu.

Baca juga: 6 Anak di Kota Yogya Positif Terpapar Campak

Secara teknis, capaian di atas 95 persen seharusnya mampu memutus rantai transmisi virus di masyarakat.

Namun, Anung mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah pada distribusi vaksin, melainkan pada adanya resistensi di tingkat akar rumput yang menciptakan celah bagi virus untuk tetap menyebar.

Anung mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah masih ditemukan adanya kelompok-kelompok kecil masyarakat yang secara sadar menolak pemberian imunisasi.

Faktor keyakinan dan pandangan subjektif terhadap vaksin menjadi kendala utama bagi petugas kesehatan di lapangan.

"Meski demikian memang masih terdapat kelompok kecil yang menolak imunisasi di beberapa wilayah di DIY. Untuk mengatasi hal itu, kami melakukan pendekatan maupun advokasi kepada non-sektor kesehatan misal sektor pendidikan dan sektor keagamaan untuk membantu sesuai kewenangannya, namun masih ada yang tetap menolak karena keyakinannya," ungkapnya.

Langkah advokasi lintas sektor kini diperkuat dengan menggandeng pemangku kebijakan di bidang pendidikan dan tokoh agama.

Strategi ini diambil untuk memberikan edukasi yang lebih persuasif guna menyentuh aspek-aspek di luar medis yang selama ini menjadi alasan penolakan.

Pihak Dinas Kesehatan DIY kembali mengingatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan bahwa campak bukanlah penyakit ringan yang bisa diabaikan.

Sifat virusnya yang sangat infeksius membuat potensi ledakan kasus selalu mengintai jika edukasi tidak dilakukan secara konsisten.

"Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu memahami bahwa penyakit campak merupakan penyakit yang cepat dan mudah menular. Dan dapat menimbulkan komplikasi yang cukup serius khususnya untuk anak balita, maka mengutamakan pencegahan paling efektif melalui imunisasi dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)," tegas Anung.

Selain mengejar cakupan imunisasi pada kelompok rentan, masyarakat juga diimbau untuk kembali mendisiplinkan Pola Hidup Bersih dan Sehat sebagai benteng pertahanan tambahan dalam menghadapi ancaman penyakit menular di awal tahun 2026 ini. (*)