Titah Sri Sultan HB X: Menu MBG Kering Saat Ramadan Harus Dievaluasi Menyeluruh

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai sorotan. 
• Sejumlah orang tua siswa menilai paket menu kering di bulan Ramadan kurang mencukupi nutrisi untuk pelajar yang sedang berpuasa. 
• Menanggapi dinamika dan keresahan publik yang terus berkembang, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mengambil langkah evaluasi. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai sorotan. Sejumlah orang tua siswa menilai paket menu kering di bulan Ramadan kurang mencukupi nutrisi untuk pelajar yang sedang berpuasa. 

Merespons dinamika dan keresahan publik yang terus berkembang, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mengambil langkah evaluasi.

"Saya sudah meminta Sekretaris Daerah untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena ada sejumlah pihak yang protes. Sepertinya materi atau kurang pas," ungkap Sri Sultan Hamengku Buwono X ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/2).

Sultan menekankan bahwa program ini harus berjalan dengan akuntabilitas yang jelas, baik dari sisi kualitas gizi maupun transparansi nilai barang. Evaluasi menyeluruh diminta agar asumsi-asumsi liar di tengah masyarakat dapat diredam dengan fakta yang terang.

"Jadi kami mengajukan syarat, tidak sekadar anggapannya ini harganya tidak Rp10.000. Harapannya, menu tersebut diperbaiki, termasuk kejelasan harganya. Dan mereka menyetujui hal tersebut. Misalnya, jika diberikan pisang, harus jelas berapa harganya supaya klir, itu kesimpulannya," tegas Sultan.

Pada akhirnya, kejelasan rincian menu dan harga menjadi sebuah keharusan demi menjaga kepercayaan publik terhadap program ini. "Sehingga, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak merasa tidak nyaman. Itu saja," kata Sultan. 

Sementara itu, penelusuran jurnalis Tribun Jogja di sejumlah wilayah DIY, hampir semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan menu kering. Keresahan ini bermula dan mencuat luas setelah sejumlah keluhan warganet viral di media sosial.  

Dalam unggahan tersebut, publik menyoroti pembagian paket MBG di berbagai wilayah di Yogyakarta yang secara visual lebih menyerupai kotak kudapan untuk rapat ketimbang makanan padat gizi. 

Dari berbagai foto yang beredar di linimasa, paket makanan tersebut hanya berisi telur rebus, buah seperti salak atau jeruk, onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma, dan bahkan keripik tempe. 

Modifikasi menu menjadi bentuk kering ini diketahui dilakukan sebagai bentuk penyesuaian. Mengingat para siswa sedang menjalankan ibadah puasa, makanan sengaja dibagikan dalam bentuk kering agar dapat dibawa pulang dengan praktis untuk menu berbuka.

Di wilayah Kulon Progo, perubahan menu tersebut dikeluhkan oleh orang tua pelajar yang menjadi penerima program MBG. Salah satunya adalah MB, ibu dari pelajar kelas 2 Sekolah Dasar (SD) di Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Bahkan, pada Kamis (26/2) ini, anaknya mendapatkan paket berupa telur rebus, roti, kurma, serta susu siap minum. 

"Tapi kondisi cangkang telur rebusnya kurang bersih, berarti tidak dicuci," katanya pada Tribun 
Jogja.

MB pun sempat berkomunikasi dengan orang tua pelajar lainnya terkait paket MBG yang diterima. Rupanya, ada pelajar yang mendapatkan telur rebus dengan kondisi cangkangnya sudah pecah dan terkelupas.

Ia pun mengaku kesal dengan paket MBG yang diterima anaknya kemarin. Sebab, kebersihan dalam mengolah makanan sebelum didistribusikan kurang menjadi perhatian. "Masa masih keliatan sekali kotorannya, berarti mereka kurang teliti dalam hal kebersihan," ujar MB.

Ia pun berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait bisa lebih teliti dalam menjaga kebersihan makanan yang akan disajikan. Apalagi, makanan tersebut akan dikonsumsi oleh pelajar.

Ia turut mengirimkan foto yang menampilkan makanan yang diterima anaknya pada Selasa (24/2). Berdasarkan foto yang dikirimkan ke Tribun Jogja via aplikasi percakapan, makanan yang diberikan berupa roti, belimbing, pastel, dan puding.

"Menurut saya, makanan yang diberikan sangat tidak bisa dikatakan bergizi, roti seperti itu mana ada gizinya," kata MB.

Tidak sesuai anggaran

Ia pun menilai harga dari 1 paket makanan kering tersebut tak setara Rp15 ribu, seperti yang disampaikan selama ini. Ia memperkirakan empat macam makanan tersebut harganya hanya sekitar Rp6 ribu.

Menurut MB, kondisi itu menunjukkan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan. Apalagi, dengan jenis makanan yang diberikan, yang kandungan gizinya dinilai sangat minim. "Makanan yang saya siapkan sendiri untuk anak saja sebenarnya sudah memenuhi gizi," ujarnya.

MB pun menyatakan rasa kecewa karena makanan yang diberikan dinilai tidak sesuai dengan alokasi anggaran seperti yang disampaikan. Ia pun berharap ada perbaikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Koordinator Wilayah (Koorwil) BGN Kulon Progo, Aini Ambarwati mengaku sudah mengetahui informasi soal kondisi telur rebus yang kurang layak. Ia pun akan melakukan konfirmasi ke SPPG terkait. 

"Kami akan memberikan teguran agar SPPG terkait lebih memperhatikan kualitas menu yang diberikan," kata Aini melalui aplikasi perpesanan instan.

Menurutnya, setiap SPPG memiliki grup diskusi dengan penanggungjawab MBG di sekolah. Lewat grup diskusi tersebut, pihaknya menjaring kritik, saran, masukan dan menjadi media penyebaran informasi terkait MBG.

Aini mengatakan para orang tua pelajar juga bisa menyampaikan keluhan dan kritiknya ke SPPG melalui penanggungjawab MBG di sekolah. Keluhan itu nantinya akan langsung ditanggapi oleh SPPG terkait. "Kami atas nama BGN tentu tidak ingin hal serupa terjadi lagi, dan SPPG terkair harus melakukan evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

Pertanyaan orang tua

Sementara, orang tua siswa SMP di wilayah Moyudan, Sleman, H. Sutadi, mengatakan pihaknya menerima paket MBG hanya berisi telur ayam, jambu, puding dan roti pada pelaksanaan MBG Rabu (25/2) ini. Ia mencoba mengalkulasikan paket tersebut dengan harga eceran, di mana harga telur ayam Rp1.900/butir, buah jambu Rp2.000-2.500/biji, puding Rp1.000 sedangkan roti Rp2.000/bungkus. Jika ditotal hanya berkisar Rp7.000-7.500 per paket. 

"Apakah ini sesuai dengan manajemen dari BGN atau bagaimana," ujar dia, mempertanyakan, Kamis (26/2). 

Sutadi juga mempunyai anak yang sekarang bersekolah tingkat SMA. Menurut dia, MBG tingkat SMA juga tidak lebih baik. Ia menunjukkan foto paket MBG kering yang diterima dari sekolah SMA anaknya. 

Paket tersebut berisi empat item, yaitu kacang kapri, lima buah kelengkeng, roti dan abon yang dikemas ukuran kecil. Ia menaksir harga paket tersebut juga sekira Rp6-7 ribu. 

Orang tua murid lainnya, Fika (37), mengatakan, selama Ramadan tidak perlu ada MBG, meskipun bentuknya makanan kering. Alasannya, menu yang diberikan kurang bergizi. 

Menu MBG yang diterima anaknya Senin (23/2) yaitu roti abon, telur puyuh rebus, keju slice, dan kurma. Sementara, menu yang diterima Selasa (24/2) adalah roti keju, tahu bakso, salak, dan telur asin.

"Roti, tahu bakso itu kan sebenarnya nggak sehat juga. Apalagi telur asin, banyak kandungan garamnya. Jadi lebih baik tidak ada MBG, karena menunya juga nggak bisa disebut bergizi," katanya, Selasa (24/2).

Di sisi lain, putrinya juga tidak terlalu menyukai roti-roti yang diberikan. "Roti-roti gitu kurang suka juga, kadang sampai berjamur karena terlalu lama disimpan. Banyak menu MBG kering yang akhirnya nggak kemakan. Hari Sabtu juga dapat MBG kering, tapi biasanya diberikan hari sebelumnya. Itu menunya juga kurang sehat," sambungnya.

Perhatikan komposisi

Sementara itu, ibu rumah tangga asal Kota Yogya, Rina, tidak mempersoalkan bentuk penyajian, melainkan substansinya. Baginya, pemenuhan asupan gizi seimbang tetap menjadi kunci. “Kalau dilihat sekilas, paketnya memang seperti snack box rapat. Saya tidak mempermasalahkan bentuknya, tapi komposisinya perlu diperhatikan. Anak tetap membutuhkan asupan protein, vitamin, dan serat yang cukup meskipun sedang berpuasa,” tuturnya.

Ia pun lugas mempertanyakan tujuan utama program. “Tujuan program ini kan untuk memastikan anak mendapat makanan bergizi. Kalau isinya didominasi makanan ringan dan gorengan, tentu menimbulkan pertanyaan. Kami berharap ada evaluasi agar kualitas gizinya tetap terjaga,” ucapnya.

Diskursus yang berkembang ini menjadi momentum penting bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi. Transparansi mengenai standar gizi yang digunakan serta peninjauan kembali atas isi paket menjadi langkah yang diharapkan publik agar program Makan Bergizi Gratis tetap relevan dan efektif dalam menjaga kualitas nutrisi generasi penerus, bahkan di tengah adaptasi sekalipun.

Perkuat transparansi

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) DIY, Gagat Widyatmoko, menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi pelaksanaan Program MBG di DIY, menyusul sorotan publik terhadap menu kering yang dibagikan selama Ramadan. Ia memastikan penyertaan informasi harga pada setiap paket MBG akan segera dijalankan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Menanggapi perkembangan tersebut, Gagat menyatakan bahwa penyampaian informasi harga pada menu MBG selama Ramadan pada prinsipnya didukung penuh oleh pihaknya.

“Terkait penyampaian informasi harga pada menu MBG selama bulan Ramadan, pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah transparansi tersebut. Kebijakan ini sebenarnya merupakan bagian dari inisiatif BGN yang telah kami sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Satgas MBG Provinsi DIY kemarin,” ujarnya, Kamis (26/2).

Ia menegaskan, komitmen itu tidak berhenti pada tataran kebijakan. “Oleh karena itu, BGN Regional DIY tentu saja berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dimaksud dan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran SPPG agar segera menindaklanjuti serta mengeksekusi penyertaan informasi harga pada paket MBG Ramadhan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Gagat.

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan sekaligus menjawab keraguan publik yang berkembang. “Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG,” ujarnya.

Dengan penambahan informasi harga pada setiap paket, BGN Regional DIY berupaya memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni menyediakan asupan gizi yang layak bagi para siswa, sembari merespons evaluasi dan perhatian masyarakat secara terbuka.
SIDEBAR

Pakar dorong evaluasi

Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dr. Merita Arini, MMR, menilai menu MBG kering selama Ramadan kurang memenuhi gizi seimbang. 

Beberapa paket MBG kering memang cukup memenuhi angka kecukupan energi, namun protein terbatas, dominan makanan manis atau berbasis tepung, kandungan lemak, dan garam cukup tinggi.

Ada MBG yang memberikan roti, kacang bawang, kacang atom, telur asin, hingga keripik tempe. “Program ini kan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi ya, tetapi kalau dengan menu seperti itu, belum bisa memenuhi gizi seimbang. Sebagian besar MBG kering berupa roti berbasis tepung atau karbohidrat sederhana. Memang praktis, umur simpan lebih lama, tapi dari perspektif gizi kurang ideal apabila terlalu dominan,” katanya, Kamis (26/2).

Ia menilai peran ahli gizi di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat penting dalam menyusun menu MBG. Menurut dia, ahli gizi juga perlu memadukan makanan tinggi natrium dengan makanan lain dalam satu paket MBG.

“Telur apapun itu kalau direbus saja nggak masalah, tetapi kalau berbentuk telur asin, tu kan kandungan natriumnya tinggi. Problemnya lagi nanti ada kacang bawang, keripik tempe, abon yang tinggi natrium, tinggi lemak. Perencanaan menu harus dievaluasi agar makanan tinggi natrium tidak berada dalam satu paket,” sambungnya.

Menurut Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY itu, MBG kering yang diberikan selama Ramadan seperti camilan atau makanan pendamping. Dengan demikian, perlu ada edukasi kepada keluarga penerima manfaat untuk menyediakan makanan sehat.

Jika MBG kering berkelanjutan, ia mendorong SPPG untuk berkolaborasi dengan UMKM sekitar yang bisa menyediakan menu dengan masa simpan lebih panjang. “Kan ada UMKM yang bisa memasak daging atau sayuran yang di-vacum, tanpa pengawet. Nah, SPPG bisa berkolaborasi. Namun jika anggarannya tidak mencukupi, tentu SPPG juga harus mencari cara, mencari teknologi agar menu MBG ini tetap memenuhi gizi. Tentu ini hal yang harus dibicarakan oleh pemangku kebijakan di level atas,” terangnya.

“Atau misalnya fokus pada satu komponen gizi saja, misalnya protein. Misalnya diberikan telur rebus saja, atau mungkin MBG untuk satu minggu itu diganti dengan ayam utuh. Karena kan tidak semua masyarakat bisa membeli lauk berkualitas. Tentu ini butuh formulasi dan kajian dari pemangku kebijakan,” lanjutnya.

Standar minimal

Merita mendorong adanya standar minimal MBG kering. Standar minimal tersebut mencakup target energi minimum, target protein minimum, minimal satu sumber protein berkualitas, minimal satu buah, dan komposisi seimbang.

Standar minimal ini penting untuk mengurangi kesenjangan mutu MBG antarwilayah. Tak hanya itu, paket MBG juga mestinya dilengkapi informasi sederhana terkait tanggal produksi, batas konsumsi, cara penyimpanan, serta anjuran kebersihan tangan sebelum mengonsumsi.

Pelaksanaan MBG kering selama Ramadan juga perlu dievaluasi secara khusus, mengingat 
mekanisme distribusi yang berbeda. Evaluasi tersebut mencakup kualitas menu, keamanan pangan, konsumsi aktual anak, dan penerimaan menu.

Dari kacamata kesehatan publik, sinergi lintas sektor penting, baik dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan lain-lain. Sinergi hexahelix dibutuhkan untuk memperkuat kualitas MBG sebagai intervensi kesehatan masyrakat.

“Pelaksanaan MBG selama Ramadan menunjukkan bahwa program telah berupaya beradaptasi secara operasional, melalui pemberian makanan kemasan yang relatif praktis dan aman. Namun dari perspektif kesehatan masyarakat, tantangan utama MBG selama Ramadan bukan lagi pada distribusi makanan, tetapi pada konsistensi kualitas gizi dan keamanan pangan,” ujarnya.

“Keberhasilan MBG sebagai intervensi kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh jumlah paket yang dibagikan, tetapi sejauh mana paket tersebut benar-benar mampu mendukung pemenuhan gizi anak secara optimal. Keterlibatan lintas sektor harus terus didorong dan difasilitasi untuk memastikan MBG efektif dan berkesinambungan,” pungkasnya. 

Perhatikan kualitas

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menekankan bahwa penyesuaian bentuk makanan selama bulan puasa tidak boleh menurunkan standar gizi yang telah ditetapkan.

"Kalau memang MBG itu tetap ada di bulan Ramadan, dari sisi jenis makanan itu disesuaikan juga dengan gizi. Tidak sekadar kemudian menuntaskan kewajiban saja—'Oh ya, saya sudah bagi'—dengan kondisi yang mungkin tidak seideal pada saat bukan bulan puasa," ujar Ni Made, Senin (23/2).

Bagi Pemda DIY, esensi program ini terletak pada kualitas, bukan sekadar kuantitas atau formalitas distribusi. Ni Made menggarisbawahi bahwa nama program ini secara eksplisit memuat kata "bergizi". "Karena MBG itu kan Makan Bergizi Gratis. Kan kita tetap menekankannya di gizinya, bukan di jumlahnya. Dari sisi konsumsi gizinya itu juga harus dipikirkan, kalau kami begitu," tambahnya. (Tim Tribun Jogja)