Banyak Teman Ingin Bertahan di Kampung, Tapi

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Hari ini, Senin, 20 Oktober 2025 tepat setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 

Masyarakat memiliki penilaian tersendiri terhadap kepemimpinan keduanya. 

Ada yang merasa masih banyak hal yang perlu dibenahi, tidak sedikit pula yang puas dengan kinerja pemerintah saat ini. 

Pun, mereka juga mengungkapkan harapannya agar ke depan menjadi lebih baik.

Stabilitas harga pangan dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi harapan masyarakat saat ini. 

Sebab yang terjadi, harga pangan masih gampang naik dan lapangan pekerjaan masih sulit didapat.

Sutarmi, warga Kapanewon Playen, Gunungkidul yang sehari-hari berjualan sayur di Pasar Argosari Wonosari mengatakan, harga kebutuhan pokok harus menjadi perhatian utama. 

Ia berharap, pemerintah saat ini mampu menekan lonjakan harga, terutama beras dan cabai yang sering naik mendadak.

“Yang penting itu harga sembako jangan gampang naik. Kalau stabil, kami pedagang kecil dan pembeli sama-sama tidak kesulitan,” ujar Sutarmi, Minggu (19/10/2025). 

Sementara itu, kalangan petani di wilayah selatan Gunungkidul menyoroti ketersediaan pupuk bersubsidi dan akses alat pertanian modern. 

Baca juga: Serba-serbi Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sidang Kabinet Paripurna Digelar Hari Ini

Mereka menilai janji kemandirian pangan yang digaungkan Prabowo perlu diterjemahkan ke langkah teknis di lapangan.

“Pemerintah pusat jangan hanya bicara ketahanan pangan, tapi bantu petani sampai ke level distribusi hingga peralatan pertanian yang lebih modern. Itu yang kami tunggu,” kata, Giyat, petani di Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul.

Namun kondisi di Gunungkidul, berbeda dengan yang dirasakan petani di Kapanewon Bambanglipuro, Bantul, Suryanto.

Dia mengaku telah mendapat perhatian penuh dari kepemimpinan Presiden Prabowo.

Bahkan, ia merasa bahwa petani kali ini mendapatkan perlakuan spesial dan dimanjakan oleh pemerintah mulai dari dipermudahkannya penyaluran pupuk, nilai jual hasil pertanian, hingga serapan gabah yang tergolong bagus.

"Subsidi pupuk dari pemerintah saat ini sudah lancar terdistribusi dan untuk mengaksesnya sudah cepat maupun tepat. Artinya, di kios-kios petani sudah terpenuhi dan tercukupi subsidi pupuk dari pemerintah. Jadi, pupuk itu bisa dipergunakan dengan tepat per musim tanam padi maupun palawija," katanya.

Ia pun menjelaskan bahwa nilai jual hasil pertanian di Bumi Projotamansari tergolong baik. 

Untuk nilai jual jagung saat ini di kisaran Rp6.200 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp4.500 sampai Rp4.800 per kilogram.

Lalu, nilai jual gabah kering panen (GKP) saat ini menjadi Rp6.500 per kilogram dari sebelumnya dinilai cukup rendah. 

Menurutnya, nominal nilai jual saat ini sudah memberikan untung yang cukup tinggi terhadap para petani dibandingkan setahun yang lalu.

Bahkan, hasil GKP tersebut juga dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), sehingga para petani tidak perlu kebingungan dalam menjual hasil bumi mereka. 

Selain itu, untuk menunjang kesejahteraan, kini para gabungan kelompok tani (Gapoktan) juga akan dilibatkan bergabung keanggotaan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kalurahan setempat. 

Dengan begitu, Gapoktan juga dapat menjualkan hasil produk pertanian mereka.

"Petani itu memang diprioritaskan untuk mendukung swasembada atau ketahanan pangan. Dan kami juga sudah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah untuk bisa terlibat keanggotaan dalam KDMP. Jadi, sampai saat ini, sedang berproses dan kami para petani nanti bisa menjual hasil pertanian di KDMP. Artinya, nanti ada timbal balik yang dirasakan oleh masyarakat," jelas Suryanto.

Pihaknya berharap ke depan sektor pertanian tetap diberikan kelancaran untuk mempertahankan, menjual, maupun memenuhi permintaan pasar terhadap hasil panen di Bumi Projotamansari secara khusus dan Indonesa secara umum. 

Dengan begitu, swasembada pangan dapat terwujud dengan baik.

"Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran beserta jajaran kementeriannya terutama Kementerian Pertanian yang sudah memberikan perhatian penuh kepada petani. Jadi, petani semakin dimanjakan," tutur dia.

Di sisi lain, generasi muda , Wahyuni, warga Gunungkidul berharap ada percepatan program wirausaha dan akses lapangan kerja. 

Banyak dari mereka memilih merantau ke kota besar karena minimnya industri dan peluang ekonomi di daerah.

“Kalau bisa ada program yang menyentuh langsung anak muda desa—pelatihan, akses modal usaha kecil, atau industri yang buka di Gunungkidul—tidak semua harus pergi ke luar daerah,” ungkap lulusan SMK yang kini  membantu usaha kecil keluarganya.

Hal serupa pun disampaikan Rifki,  seorang pemuda pelaku usaha kecil di Kapanewon Playen, menilai bahwa anak muda di desa membutuhkan akses pasar dan pelatihan digital, bukan sekadar seremoni program bantuan.

“Banyak teman saya sebenarnya ingin bertahan di kampung dan membangun usaha, tapi tidak ada ekosistemnya. Kami berharap pemerintah pusat tidak hanya kirim bantuan alat, tapi juga bantu pemasaran dan akses digital,” pungkasnya.

Data menunjukkan, angka pengangguran terbuka (TPT) di DIY pada Februari 2025 adalah 3,18 persen, yang berarti ada sekitar 71.190 orang pengangguran. 

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Februari 2024, dengan tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi (3,36 persen) dibandingkan pedesaan (2,62 persen). 

Masih tentang ketersediaan lapangan kerja.

Seorang karyawan swasta asal Kapanewon Wates, Kulon Progo, Yanti menyoroti janji-janji politik dan program-program yang disampaikan saat kampanye.

"Misalnya janji 19 juta lapangan kerja, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG)," katanya.

Yanti menilai, janji 19 juta lapangan kerja belum tampak sampai kini. 

Sebaliknya, ia merasa kondisi ekonomi saat ini justru semakin sulit dengan banyaknya komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan harga.

Ia pun melihat program MBG hingga kini belum dirasakan efektivitasnya di masyarakat. 

Apalagi program tersebut justru membentuk dapur umum baru, alih-alih melibatkan kantin sekolah.

"Kalau mau efektif, ada baiknya MBG diserahkan ke rakyat lewat UMKM, kantin sekolah, hingga bahan baku dari pasar rakyat," ujar Yanti.

Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran merealisasikan janji-jani kampanyenya dulu. 

Termasuk memastikan program yang diusung benar-benar memberikan manfaat langsung ke masyarakat.

Namun berbeda dengan pekerja buruh warga Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Agus yang mengaku senang dan terbantu karena anaknya mendapat kesempatan MBG.

Menurutnya, MBG dapat memberikan pemenuhan gizi pada anak di tengah gempuran gaji upah minimum kabupaten (UMK) Bantul 2025 senilai Rp2.360.533. 

"Terima kasih Pak Presiden Prabowo, anak sudah dapat MBG sejak beberapa bulan yang lalu. Ya tergolong sudah cukup lama lah mendapatkan MBG itu. Dan kalaupun ada kasus keracunan atau apapun istilahnya kaitan kekurangan dalam program itu, saya harap agar dilakukan perbaikan bukan di-stop," pinta dia. (Tim)