Pemkab Gunungkidul Terima Bantuan Dana Perpustakaan Rp1,1 Miliar

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Kabupaten Gunungkidul menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik senilai Rp1,1 miliar dan 27.000 eksemplar buku dari Perpustakaan Nasional. Bantuan tersebut diserahkan oleh Komisi X DPR RI yang menyoroti penguatan literasi dan layanan perpustakaan di daerah.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan upaya memperkuat literasi dan layanan perpustakaan akan menekankan  kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan DPR RI guna meningkatkan minat baca dan kesejahteraan masyarakat.

“Di Gunungkidul, kami terus berupaya mengembangkan layanan perpustakaan daerah, mendorong gerakan literasi di sekolah dan desa, serta bersinergi dengan komunitas penulis, penerbit, dan pegiat literasi. Namun, masih ada tantangan, mulai dari keterbatasan sarana, SDM, hingga disparitas minat baca masyarakat,” ujar Endah, Kamis (25/9/202).

Meski Gunungkidul telah memiliki gedung perpustakaan yang representatif, ia mengakui keterbatasan pengelolaan tetap menjadi kendala. Karena itu, pihaknya berharap kunjungan Komisi X dapat menghadirkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif sekaligus dukungan nyata bagi penguatan riset dan literasi daerah.

"Kami terus berupaya mengembangkan layanan perpustakaan daerah, mendorong gerakan literasi di sekolah dan desa serta bersinergi dengan komunitas penulis, penerbit dan pegiat literasi. Namun, kami menyadari masih ada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana, SDM hingga disparitas minat baca masyarakat," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai fasilitas perpustakaan di tingkat kabupaten sudah cukup baik. Namun, ia menyoroti ketiadaan pustakawan sebagai persoalan mendasar yang belum teratasi.

“Pustakawan adalah garda terdepan untuk memberikan pelayanan dan pemahaman literasi. Sayangnya, Gunungkidul belum memilikinya, dan ini bukan hanya problem daerah ini saja,” ujar Esti.

Ia menambahkan, keterbatasan tersebut terjadi karena pemerintah belum membuka formasi pustakawan baru. Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika dibandingkan dengan capaian indeks PISA Indonesia yang berada di peringkat 71 dari 80 negara.

“Terkait perpustakaan, yang kita sesalkan adalah negara seolah-olah belum menganggap literasi sebagai kunci penting. Padahal data PISA menunjukkan kita perlu dukungan yang jauh lebih kuat,” urainya (ndg)