Gubernur DIY Sri Sultan HB X Ungkap Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

Sri Sultan HB X Prioritaskan Enam Fokus Pembangunan DIY 2026

Tribunjogja.com Yogyakarta -- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan enam fokus utama pembangunan tahun 2026, mulai dari penurunan kemiskinan hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan arah kebijakan itu dalam rapat paripurna DPRD DIY, Senin (8/9/2025), saat menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DIY Tahun Anggaran 2026.

“Dengan arah kebijakan yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM ini, pertumbuhan yang diharapkan bukan sekadar kuantitatif, tetapi juga berkualitas, merata, dan inklusif, sehingga mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Sri Sultan yang hadir bersama Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.

Enam fokus pembangunan itu meliputi penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. 

Fokus tersebut mengacu pada tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dalam rangka mempercepat laju pembangunan agar selaras dengan target nasional. Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan, terutama pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur. Sementara, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor strategis,” jelas Sri Sultan.

Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

Berdasarkan asumsi kondisi regional, Pemda DIY menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 5,1–5,9 persen, inflasi 2,1–3,5 persen, dan tingkat kemiskinan 9,97–10,38 persen.

Dari sisi keuangan, RAPBD DIY 2026 menargetkan pendapatan daerah Rp5,22 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp1,79 triliun, transfer pusat Rp3,41 triliun, serta pendapatan lain Rp7,85 miliar. 

Adapun belanja daerah direncanakan Rp5,50 triliun, meliputi belanja operasi Rp3,60 triliun, belanja modal Rp794,91 miliar, belanja tidak terduga Rp15 miliar, dan belanja transfer Rp1,08 triliun.

Dengan skema itu, RAPBD DIY 2026 mengalami defisit Rp282,69 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp442,69 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp160 miliar, antara lain untuk memperkuat investasi daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Orientasi kebijakan ini tidak hanya pada peningkatan profit, tetapi juga pada kualitas layanan publik dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ujar Sri Sultan.

Dalam penyusunan RAPBD, Pemda DIY mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.