TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -  Program Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto disambut positif oleh jajaran legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) . 

Anggota Komisi D DPRD DIY, Ika Damayanti Fatma Negara, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut yang dinilai mampu menjawab persoalan ketimpangan struktural di pedesaan.

Menurut Ika, koperasi bukan sekadar entitas usaha, tetapi menjadi wadah strategis untuk membangun kemandirian desa. 

Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kekeluargaan yang melekat dalam koperasi merupakan cerminan nyata dari prinsip ekonomi Pancasila.

“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dari akar rumput. Koperasi Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk membuka akses pasar, pembiayaan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa,” ujar Ika, Selasa (22/7/2025).

Ia menyoroti selama ini petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa sering terpinggirkan dalam sistem rantai pasok yang timpang.

Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menyerap dan mendistribusikan komoditas lokal dengan lebih adil, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa.

“Kami di DPRD DIY, khususnya Fraksi Gerindra, berkomitmen untuk ikut mengawal jalannya program ini agar tepat sasaran,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, dalam peluncuran daring Koperasi Merah Putih yang terpusat di Klaten (21/7/2025), juga menyampaikan apresiasinya. 

Baca juga: Sri Sultan HB X Sebut Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Menurut Sri Sultan HB X, program ini sejalan dengan arah kebijakan Pemda DIY, khususnya dalam penguatan kelurahan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemda DIY telah memiliki 16 koperasi berbasis potensi lokal yang telah berjalan selama lebih dari dua tahun.

Koperasi ini bergerak di berbagai sektor, dari pertanian, jasa, hingga pariwisata dan diproyeksikan akan menjadi bagian dari sistem Koperasi Merah Putih.

“Kami sudah punya desain koperasi desa yang menyasar sektor jasa, pertanian, dan perdagangan. Tahun depan mulai diimplementasikan secara teknis,” ungkap Sri Sultan HB X.

Pemda juga tengah menyiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mendukung distribusi pangan melalui program Lumbung Mataram. 

Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa berbasis koperasi.