TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Fenomena lemahnya pendampingan hukum untuk kaum marjinal menjadi sorotan Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) DI Yogyakarta.

Hal tersebut, mengemuka dalam agenda pelantikan pengurus HAPI DIY untuk periode 2025-2030, yang berlangsung di Kota Yogyakarta, Minggu (13/7/25).

Ketua HAPI DIY, Denny Irawan, mengungkapkan, edukasi dan pendampingan hukum bagi kaum marjinal, atau warga berkemampuan menengah ke bawah menjadi salah satu fokusnya.

Sehingga, jalinan kerja sama bakal diperkuat, khususnya dengan instansi-instansi penegak hukum, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan.

"Kita tahu bahwa masyarakat di Yogyakarta masih banyak yang tidak paham tentang bagaimana hukum berlaku di Indonesia," katanya, selepas pelantikan.

"Mereka kerap kali ketika menghadapi persoalan hukum, bingung harus melakukan upaya pembelaan-pembelaan seperti apa. Bahkan, aksesnya pun mereka tidak tahu," tambah Denny.

Menurutnya, pendampingan yang bersifat probono semacam itu dapat disiasati dengan kolaborasi bareng pemerintah setempat, terkait pembiayaannya.

Saat ini, pemerintah daerah di kabupaten dan kota di DIY sudah memiliki anggaran untuk pendampingan hukum bagi warga miskin, yang dikerjasamakan dengan LBH atau OBH.

"Oleh sebab itu, HAPI akan mengambil peran di sana, untuk membantu kaum marjinal di Yogyakarta. Karena kami memandang, mereka kerap kali mereka menjadi korban," tandasnya.

Sementara, Staf Ahli Wali Kota Yogyakarta Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wirawan Hario Yudho, berharap, HAPI DIY tidak berhenti pada seremonial pelantikan saja.

Sebab, kondisi sekarang masih ada bagian dari masyarakat Yogyakarta yang cendering jauh dari nilai-nilai keadilan, di tengah hiruk-pikuk hukum yang luar biasa.

"Kami berharap jawara-jawara dari HAPI ini nantinya mampu meneruskan generasi-generasi sebelumnya, demi tegaknya keadilan hukum di Yogyakarta," pungkasnya.