BPBD Kulon Progo Tetap Siapkan Program Dropping Air Bersih Meski Kemarau Pendek

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Plt Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Heri Darmawan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo tetap menyiapkan program penyaluran (dropping) air bersih untuk musim kemarau tahun ini.

Meskipun masa kemarau diprediksi lebih singkat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Heri Darmawan, mengatakan Juni ini masih musim pancaroba alias peralihan.

"Merujuk informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), saat ini peralihan dari musim hujan ke musim kemarau," kata Heri, Selasa (24/06/2025).

Idealnya, musim kemarau mulai terjadi secara merata saat bulan Mei, namun tahun ini, curah hujan di bulan Juni masih ada. Alhasil, musim kemarau tahun diprediksi akan lebih pendek.

Heri pun menyebut sampai saat ini belum ada laporan atau permintaan dari masyarakat untuk dropping air bersih.

Artinya mereka yang tinggal di daerah rawan kekeringan masih memiliki persediaan air bersih.

"Namun kami tidak mau ambil risiko sehingga program dropping air tetap disiapkan sebagai antisipasi," ujarnya.

BPBD Kulon Progo pun telah membahas persiapan penanganan kekeringan di musim kemarau.

Menurut Heri, setidaknya ada 4 sampai 5 titik di Kulon Progo yang rawan kekeringan berdasarkan pengalaman kemarau sebelumnya.

Meski masih ada, curah hujan saat ini cenderung sedang ke rendah dengan intensitas dan frekuensi yang lebih rendah.

Namun tetap berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi di titik rawan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo pun masih menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana sebagai respon kondisi cuaca saat ini. Status ini diberlakukan sampai akhir Juni.

"Kami bisa mengusulkan perpanjangan lagi jika situasinya dirasa masih diperlukan," jelas Heri.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono menjelaskan Status Tanggap Darurat tetap diberlakukan lantaran kondisi cuaca yang tak menentu.

Adanya status tersebut menjadi dasar pencairan pos Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD.

Alokasi BTT digunakan untuk mendukung penanganan bencana hidrometeorologi yang masih berpotensi terjadi.

Status inipun bisa diperpanjang, melihat situasi yang ada.

"Kalau masih ada kejadian (hidrometeorologi) di akhir bulan Juni, maka awal bulan Juli akan diperpanjang kembali," kata Triyono.(*)

Berita Terkini