TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengambil langkah konkret terkait pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. 

Pemerintah Daerah DIY masih menanti instruksi atau regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian di tingkat daerah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Yuna Pancawati, mengatakan bahwa pihaknya tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Belum ada surat edaran ataupun arahan baru dari kementerian terkait perubahan kebijakan TKDN yang dimaksud Presiden Prabowo.

"Disperindag DIY akan selalu mengikuti regulasi dan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kami menghormati hukum positif yang berlaku saat ini, sehingga belum ada kebijakan yang berubah di tingkat DIY," ujar Yuna, Rabu (9/4/2025).

Yuna menyebut perubahan kebijakan merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan.

Namun, untuk saat ini, Pemerintah Daerah DIY memilih bersikap menunggu.

Ia memastikan, jika regulasi resmi telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, pihaknya akan segera menyesuaikan pelaksanaan di daerah.

Dalam pandangannya, TKDN sejauh ini berfungsi sebagai semacam non-tariff barrier yang secara tidak langsung melindungi pasar domestik dari banjir produk asing.

Baca juga: Penghapusan Kuota Impor, Langkah Strategis Presiden Prabowo Percepat Pemulihan Ekonomi Indonesia

Jika pelonggaran TKDN diberlakukan, kata dia, maka konsekuensi logisnya adalah meningkatnya volume produk impor yang masuk ke pasar nasional.

"Kalau kelonggaran TKDN diberlakukan, maka logikanya akan semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Karena sejatinya TKDN ini adalah barrier non-tarif untuk membendung arus produk dari luar," jelas Yuna.

Meski belum memiliki data pasti, Yuna mengungkapkan bahwa sektor industri lokal yang memiliki kompetitor impor akan menjadi pihak paling rentan terdampak.

Ia menyebut sejumlah sektor seperti furnitur, mainan anak, dan produk logam sebagai contoh industri yang bisa terpengaruh jika pelonggaran TKDN benar-benar dilaksanakan.

"Semua produk lokal yang memiliki pesaing dari luar negeri akan terdampak. Tapi tentu harus dikaji lebih lanjut, sektor mana yang paling terdampak dan seberapa besar dampaknya," imbuhnya.

Instruksi pelonggaran TKDN pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi Nasional yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025.

Dalam forum itu, Prabowo menyebut bahwa penerapan TKDN yang terlalu kaku membuat industri nasional kehilangan daya saing. Ia menilai, kebijakan tersebut sebaiknya dibuat fleksibel dan bahkan bisa digantikan dengan insentif.

"Kita harus realistis. TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo kala itu.

Prabowo menyebut telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menyiapkan revisi aturan tersebut.

Ia juga menekankan bahwa penerapan TKDN tidak bisa dilepaskan dari realitas kesiapan industri dalam negeri, termasuk pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang mendukung sektor manufaktur nasional.

"Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas. Itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik terus," ujar Presiden.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lanjutan dari Kementerian Perindustrian ataupun kementerian teknis lain mengenai bentuk regulasi baru yang akan diterapkan.

Pemerintah daerah, termasuk DIY, masih menunggu kejelasan mekanisme perubahan kebijakan sebelum mengambil langkah turunan di tingkat lokal.

Disperindag DIY juga belum menyampaikan apakah akan ada forum koordinasi lintas OPD untuk menyikapi kemungkinan perubahan tersebut.

Namun Yuna menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjalankan apapun kebijakan yang ditetapkan pusat.

"Kami mengikuti dinamika yang ada dan siap melaksanakan apabila nanti sudah ada kebijakan baru," tandasnya. (*)