Selain juga melakukan pengawasan dan supervisi ke tingkat kabupaten, bahkan melakukan inspeksi mendadak di kapanewon.

“Sehingga frekuensinya bisa sama, kalau frekuensinya sudah sama, tujuannya sama, kendaraan yang digunakan sama, tentu akan berjalan sesuai tracknya,” lanjutnya.

Najib menyebut saat ini penyelenggaraan Pilkada di DIY sudah tuntas dan tidak ada pihak yang mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Artinya, pihak yang kalah dalam Pilkada 2024 mau menerima hasil dan legowo.

Menurut dia, yang terjadi di DIY adalah bukti budaya politik yang baik dan harus terus dibangun.

Apalagi pihak yang kalah justru memberikan apresiasi kepada yang menang.

Ia menilai yang terpenting dalam demokrasi adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

Sebab demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Itulah sebabnya, dalam melaksanakan demokrasi membutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemilu saja.

“Alhamdulillah, Bawaslu RI memberikan apresiasi pada capaian Bawaslu DIY. Karena reputasi Desa APU (Anti Politik Uang) DIY terbaik dan terdepan di Indonesia. Kami melakukan pencegahan pelanggaran relatif sukses, buktinya tingkat pelanggaran di Jogja relatif kecil. Tentu ini berkat upaya kita semua dalam mencegah pelanggaran, sekaligus efektivitas pengawasan,” ujarnya. (*)