TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kulon Progo terus berupaya memastikan kelancaran pelaksanaan dari Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) 2024.

Salah satunya dengan mengantisipasi potensi kerawanan yang bisa terjadi.

Anggota Bawaslu Kulon Progo , Isnaini menilai secara umum potensi kerawanan Pilkada tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024.

"Kecenderungannya sama antara potensi kerawanan di Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024," ujarnya pada Jumat (02/08/2024).

Menurut Isnaini, kesamaan potensi kerawanan tersebut lantaran aktor-aktor yang terlibat dalam Pilkada 2024 sama dengan Pemilu.

Mulai dari orang-orangnya hingga partai politik (parpol) yang terlibat.

Bawaslu Kulon Progo juga masih mengacu pada hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis pada 2022 lalu.

Data tersebut menjabarkan tingkat kerawanan seluruh daerah di Indonesia sebelum Pemilu 2024, termasuk Kulon Progo .

"Berdasarkan IKP 2022, tingkat kerawanan di Kulon Progo ini lebih di tingkat sedang ke rendah," kata Isnaini.

Pihaknya pun melihat pelaksanaan Pemilu 2024 lalu di Kulon Progo berjalan lancar dan landai.

Itu sebabnya, ia optimistis pelaksanaan Pilkada 2024 pun berjalan sama lancarnya.

Meski begitu, Isnaini mengatakan pengawasan dan pemantauan tetap dilakukan terhadap seluruh tahapan Pilkada 2024, terutama memastikan potensi kerawanan tidak terjadi.

"Kami juga tetap melakukan evaluasi terhadap IKP 2022 tersebut, untuk melihat lagi seperti apa kerawanan di Pilkada 2024," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo juga mengupayakan pelaksanaan Pilkada 2024 tetap berjalan lancar.

Berbagai antisipasi pun dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kesbangpol Kulon Progo , Mudopati Purbohandowo mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak diperkuat demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.

"Komunikasi dengan partai politik hingga aparat penegak hukum saat ini lebih diintensifkan demi mencegah terjadinya konflik di Pilkada 2024," kata Mudopati.( Tribunjogja.com )