Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Klaten, Anggit Budiarto, mengungkapkan pada Minggu ke-24 terdapat sebanyak 842 kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Dibanding Minggu lalu ada penurunan kasus hampir separo, karena Minggu lalu ada 793 kasus. Lalu juga tidak ada tambahan kasus kematian, sehingga sampai saat ini tercatat ada 29 kasus kematian akibat DBD," kata Anggit saat ditemui di sela kunjungan Presiden Jokowi di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024). 

Baca juga: Dirlantas Ungkap Pelaku Tabrak Lari Tewaskan Anggota DPRD Papua Positif Sabu

Anggit memaparkan untuk menekan angka kasus DBD, pihaknya terua mendorong pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan gerakan jumantik (juru pengamat jentik) di rumah-rumah warga. Hal itu sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten terkait PSN. 

"PSN masih tetap berjalan dengan baik. Bahkan sekarang kami sudah tingkatkan seminggu dua kali untuk PSN. Sementara gerakan Jumantik juga cukup efektif memberantas sarang nyamuk. Terbukti karena penambahan kasus tidak setinggi minggu-minggu lalu," paparnya. 

Selain itu dalam hal pelayanan kesehatan juga disebutkan ada peningkatan penanganan dan penafsiran gejala DBD di puskesmas, rumah sakut, hingga fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Bersinar.

"Rujukan tentang pemahaman gejala DBD juga meningkat, sehingga diharap zero kematian terus meningkat. Artinya pasien DBD semakin tersembuhkan jadi tidak mengalami shok dan kematian," tuturnya. 

Lebih lanjut, Anggit menyebut masih ada sejumlah program yang akan dilakukan untuk mencapai angka zero kasus DBD di Kabupaten Klaten. Gerakan PSN dan evaluasi dengan fasilitas layanan kesehatan juga bakal terus dilalsanakan. 

"Sosialisasi kepada warga masyarakat terus dilakukan teman-teman di Puskesmas. Sehingga masyarakat semakin paham terhadap gejala DBD. Minimal jika mengalami gejala panas dua hari atau lebih, masyarakat bisa segera melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan," ujarnya. (drm)