Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten akan kembali memulai agenda Sambang Warga. Rencananya kegiatan tersebut bakal dimulai di Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (15/5/2024). 

Dikatakan agenda tersebut akan memulai kegiatan rutin Bupati Klaten, Sri Mulyani, dan Forkopimda Kabupaten Klaten mengunjungi warga di desa-desa pada tahun ini. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, mengungkapkan, kegiatan Sambang Warga termasuk agenda rutin dan wajib yang dilakukan Pemkab Klaten setiap tahun.

Melalui kegiatan tersebut, Bupati Sri Mulyani bisa menyerap aspirasi dan menerima masukan dan permohonan masyarakat berdasarkan kondisi di lapangan.

Baca juga: Kemenkominfo RI Bakal Gelar Literasi Digital untuk Pelajar SMA se-Kabupaten Bantul

"Karena dari situ (Sambang Warga) berangkat atau awalnya (kami) memulai suatu perencanaan. Jadi dari Sambang Warga, kami tahu apa saja yang diperlukan desa dan wilayah sekitar," jelas Jajang kepada Tribunjogja.com.

Jajang menyebut, karena kegiatan Sambang Warga cukup penting bagi masyarakat. Maka dia menghimbau masyarakat ikut berperan aktif memberikan masukan atau aspirasi dengan melihat potensi yang ada di desa.

"Karena biasanya saat Sambang Warga itu keluar semua potensi desanya. Monggo coba didiskusikan kira-kira kebutuhan desa apa. Saya minta tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga silahkan berperan aktif di sana," paparnya.

Menurutnya, kegiatan Sambang Warga telah dilaksankaan di Kota Bersinar beberapa tahun lalu. Namun sempat berhenti lantaran pandemi Covid-19 melanda. Adapun, setelah itu kegiatan Sambang Warga mulai digulirkan kembali hingga akan kembali dimulai periode 2024 di 26 kecamatan se-Kabupaten Klaten. 

"Semoga dengan agenda Sambang Warga kembali bergulir, kami bisa merencanakan kegiatan linier yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian harapannya tumbuh titik-titik ekonomi yang baik dan tercipta kedekatan antara masyarakat dengan pemimpin. Sehingga, masyarakat sanggup menyampaikan aspirasinya," pungkas dia. (drm)