Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubenur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut pengendalian inflasi khususnya pangan menjadi tugas bersama.

Menurut Sultan, kenaikan harga yang tidak terkendali berpotensi merusak daya beli masyarakat dan memperdalam kesenjangan sosial. 

"Oleh karena itu langkah strategis harus ditempuh melalui peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, perbaikan struktur pasar dan intevensi yang adil baik produsen maupun konsumen. Membangun budaya inovasi dan memanfaatkan teknologi informasi," katanya dalam Rapat Koordinasi Daerah TPID DIY di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Selasa (24/10/2023). 

Baca juga: Seorang Pria di Bantul Melancarkan Aksi Percobaan Mengakhiri Hidup, Berhasil Digagalkan Sang Istri

Ngarso Dalem melanjutkan tekanan inflasi DIY tahun 2022 dipengaruhi oleh kondisi geopolitik, terganggunya rantai pasokan yang membawa konsekuensi serius.

Pemulihan ekonomi membawa peningkatan permintaan barang dan jasa yang berdampak pada tingginya inflasi. 

Sementara pada tahun 2023, inflasi DIY mengalami perlambatan.

Secara tahunan, infasi DIY turun drastis dari 6,81 persen menjadi 3,30 persen pada posisi September.

Terjaganya inflasi DIY berkat keberhasilan sinergi dan kolaborasi yang kuat, terutama dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional dan momen khusus. 

"Semakin terkendalinya inflasi tahun 2023 ini adalah hasil kerja bersama. Proyeksi inflasi tahun 2023 target rentang 2-4 persen. Ini sejalan dengan relatif terjaganya inflasi sampai September 2023," lanjutnya. 

Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi risiko peningkatan inflasi hinga akhir tahun 2023.

Permintaan tinggi di akhir tahun, keterbatasan pasokan akibat Elnino dan kenaikan harga pangan dunia akibat proteksionisme menjadi hal yang perlu diwaspadai. 

Untuk menghadapi risiko ini, Pemda DIY melakukan upaya optimalisasi anggaran Pemda DIY untuk dampak Elnino dan kenaikan harga.

Pasar murah dan operasi pasar masih harus dilakukan secara tepat, dengan mempertimbangkan lokasi, besaran subsidi, durasi dan besaran manfaat. 

Optimalisasi lahan tidur atau tanah kas desa dan pemanfaatan produksi pertanian. Mengingat hubungan postif perkembangan inflasi dan sektor pariwisata.