TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mengusulkan status Tanggap Darurat Kekeringan ke Penjabat (Pj) Bupati.

Usulan ini pun sedang diproses dan dalam pembahasan.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa, menjelaskan usulan disampaikan karena anggaran untuk distribusi (dropping) air bersih sudah habis.

"Kami siapkan sebanyak 83 tangki sejak Agustus, dan saat ini sudah habis," ungkap Budi, Selasa (19/09/2023).

Ia mengatakan dropping terakhir dilakukan pada 10 September lalu ke Kapanewon Samigaluh.

Dropping terbanyak dilakukan ke Kapanewon Girimulyo, menyusul Samigaluh dan terakhir Kokap.

Menurut Budi, satu-satunya jalan untuk bisa menambah anggaran dropping air bersih adalah dengan mengusulkan Status Tanggap Darurat Kekeringan.

Sebab nantinya bisa mengakses pos Belanja Tak Terduga (BTT).

"Tak hanya untuk dropping air bersih, tapi juga terpal untuk fasilitas penampungan air bagi wilayah yang belum punya," jelasnya.

Budi memperkirakan tambahan yang dibutuhkan sebanyak 180 tangki air bersih.

Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan ada potensi penambahan.

Sebab musim kemarau kali ini diprediksi bisa berlangsung hingga akhir tahun.

Adapun Status Tanggap Darurat Kekeringan diberlakukan mulai 11 September hingga 11 Oktober 2023.

"Jika nantinya anggaran masih belum cukup, maka akan diajukan perpanjangan status," kata Budi.

Sejauh ini ada 6 kapanewon yang berpotensi terdampak antara lain, Panjatan, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang.