Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Berbagai gesekan kerap kali terjadi di masyarakat menjelang pelaksanaan demokrasi.

Namun, adanya program jaga warga diharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat di DIY khususnya Kabupaten Kulon Progo .

Ketua DPRD Kulon Progo , Akhid Nuryati mengatakan, awalnya, jaga warga pertama kali dibentuk pada 2020 lalu untuk penanganan Covid-19.

Namun seiring melandainya kasus Covid-19 dan dicabutnya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat, program jaga warga diharapkan bisa menyesuaikan dinamika yang ada.

Baca juga: Minimalkan Hoaks pada Pemilu 2024, Kesbangpol DIY Gelar Pendidikan Politik bagi Parpol di Sleman 

Khususnya menjelang tahun politik, jaga warga turut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. 

"Sehingga disesuaikan dengan dinamika. Jelang pemilu 2024, bagaimana jaga warga mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif," kata Akhid, Rabu (12/7/2023)

Hal itu disampaikannya dalam siaran Tribun Jogja pada acara jagongan jaga warga bertajuk dukungan untuk jaga warga dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Dalam program jaga warga, DPRD Kulon Progo sebagai wakil rakyat tentunya memiliki langkah konkret di bidang kerjanya masing-masing.

Misalnya, pendirian sistem keamanan lingkungan (siskampling) di tiap wilayah. Kemudian, pendirian posko bahkan saat terjadi kekurangan dana.

Ke depan, ia berharap, terbentuknya jaga warga dapat menciptakan kondisi keamanan lingkungan bagi seluruh masyarakat di Kulon Progo secara baik.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP DIY, Arief Rochman Hakim menyebut, jaga warga merupakan mitra pemerintah yang bisa memberikan informasi lebih detail kepada masyarakat dan pemerintah.

Apabila terdapat hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan, anggota jaga warga bisa segera menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan Polri.

Terlebih, gelaran pesta demokrasi yang digelar bersamaan baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) seringkali menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat.

Karena mereka mempunyai pilihannya masing-masing.

Sehingga adanya jaga warga dapat turut serta menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat.

Baca juga: Jaga Warga Jadi Mitra Pemerintah untuk Jaga Keamanan dan Ketertiban Umum

"Kami juga selalu mengevaluasi efektivitas dari jaga warga, kita sampaikan. Bahkan, sebelum tahun politik berlangsung Satpol PP sudah melaksanakan persiapan dengan melibatkan jaga warga ikut dalam sosialisasi. Kami mengajak TNI, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan sosialisasi kepada anggota jaga warga tentang apa dan bagaimana pemilu 2024," tutur Arif.

Kepala Bidang Urusan Kebudayaan Paniradya Keistimewaan, Nugraha Wahyu Winarna menambahkan, selain bantuan dan fasilitasi sarana dan prasarana (sarparas) kepada anggota jaga warga, pihaknya juga memberikan dukungan kerjasama dengan Satpol PP DIY melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk 41 omah jaga warga di DIY.

Disampaikan, omah jaga warga memberikan penganggaran kepada pemerintah kalurahan (Pemkal) yang bisa dipergunakan untuk operasional jaga warga dan menyiapkan kebutuhan dalam giat budaya dalam rangka kesiapsiagaan. 

Dalam acara jagongan jaga warga di Gedung Kesenian Kulon Progo itu juga diserahkan bantuan berupa handy talky (HT) kepada anggota jaga warga di daerah ini. ( Tribunjogja.com )