Realisasi APBN DIY Capai Rp 2,41 Triliun, Masih Harus Ditingkatkan

Laporan ReporterTribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kinerja APBN menunjukkan tren positif.

Hingga akhir Februari 2023 realisasi belanja APBN DIY mencapai Rp2,41 triliun atau 11,03 persen. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY, Arif Wibawa mengatakan realisasi belanja negara di DIY sampai dengan 28 Februari 2023 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp994,35 miliar atau 8,5 persen dan TKDD sebesar Rp1,41 triliun atau 13,96 persen dari pagu.

"Saat ini realisasi belanja APBN sudah on track, kami optimis di triwulan I bisa mencapai target yaitu 14 persen. Karena sampai akhir Februari 2023 kemarin kan sudah tercapai 11,03 persen," katanya, Selasa (21/03/2023). 

Baca juga: Ditjen Perbendaharaan DIY Beberkan Kinerja APBN DIY 2022 Yang Tumbuh Positif

Ia menyebut sebagian dana transfer ke daerah (TKD) belum dilakukan penyaluran karena masih menunggu penyampaian syarat salur dari pemerintah daerah, dan penyaluran belum masuk jadwal salur.

Selain realisasi belanja APBN yang apik, penerimaan negara juga tumbuh positif.

Penerimaan perpajakan memberikan andil besar dalam peningkatan kinerja pendapatan dan hibah.

Tercatat hingga akhir Februari 2023, penerimaan pajak mengalami kenaikan Rp975 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 32,90 persen.

"Dari sisi penerimaan negara, sampai 28 Februari 2023 realisasi Pendapatan dan Hibah tercatat sebesar Rp1,07 triliun, atau 13,14 persen dari target. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Pendapatan dan Hibah tumbuh signifikan 21,88 persen," ujarnya.

Baca juga: Respon Menkeu Sri Mulyani Diminta Eman-eman APBN oleh Presiden Jokowi

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menambahkan anggaran merupakan instrumen yang krusial, sehingga penggunaan APBN di berbagai daerah masih perlu ditingkatkan, termasuk DIY.

Untuk itu, pihaknya mendorong Kanwil DJPb agar penyerapan APBN dapat diakselerasi.

"Tadi disampaikan ada beberapa syarat salur yang belum terpenuhi, dari pusat belum turun. Kalau belum terpenuhi, ada yang perlu diperbaiki. nah kalau sudah terpenuhi, perlu dilakukan evaluasi," imbuhnya. ( Tribunjogja.com )