Baca tanpa iklan
"Akar Permasalahan tentang sampah adalah karena minimnya pemahaman masyarakat tentang sistem pengelolaan sampah, sehingga sangat penting sekali adanya edukasi kepada masyarakat. Untuk itulah, kedepan Resikplus diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat melalui layanan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah dalam bentuk pusat pelatihan atau Training Center berdasar pengalaman yang sudah dilakukan," lanjutnya.
"Tidak lupa bahwa harus ada kolaborasi lima elemen (penta-helix) untuk bisa menyelesaikan masalah persampahan ini, antara lain adalah : Akademisi (rumusan konsep), Bisnis (usaha), Komunitas(Masyarakat) , Government(pemerintah) dan Media (sistem informasi) sehingga sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara terus berkesinambungan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan bahwa masalah sampah ini sebenarnya bukan masalah yang datang tiba-tiba.
Masalah persampahan ini timbul karena adanya perubahan-perubahan kondisi dan situasi zaman, perkembangan teknologi yang berdampak pada kebijakan pemerintah, gaya hidup masyarakat dan daya dukung lingkungan.
"Perubahan-perubahan yang berlangsung secara bertahap dan bertahun-tahun itu, tanpa disadari telah merubah pola hidup dan budaya masyarakat menuju hal yang praktis dan instan termasuk sampah. Lebih banyak masyarakat yang membuang sampah daripada mengolahnya secara mandiri," ujar GKR Hemas.
Menurutnya, pengelolaan sampah membutuhkan kebijakan yang harus bisa memfasilitasi kepentingan semua pihak (pemerintah-swasta-masyarakat).
Selanjutnya, sistem pengelolaan sampah wilayah harus direncanakan dengan baik, secara komprehensif dan terukur baik target capaian dan jangka waktunya.
Harus ada langkah-langkah strategisnya baik itu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Seperti halnya permasalahan TPA Piyungan yang sering tutup, harus segera disolusikan jangka pendeknya yang itu tidak mudah diputuskan.
Tak kalah penting, teknologi pengolahan sampah harus benar-benar dikaji, sudah banyak investor luar negeri yang siap dengan teknologi pengolahan sampah di TPA, namun apakah kita siap jika retribusinya menjadi mahal jika menggunakan teknologi tersebut, belum lagi kajian teknis teknologi tersebut apakah benar-benar dapat menyelesaikan atau nantinya malah menjadi beban.
Selanjutnya, perlunya sistem pengelolaan yang baik mulai hulu hingga hilir sampah, sehingga program-program pengelolaan sampah itu tidak terhenti ditengah jalan.
Diambil langkah praktis namun harus dikaji feasibility study-nya sehingga langkah tersebut layak untuk dijalankan.
"Melibatkan masyarakat mulai dari lingkup terkecil seperti halnya PKK, Karang taruna melalui program-program pengelolaan sampah yang mudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat yang tentunya harus memberikan nilai tambah kepada masyarakat," ujar GKR Hemas.
"Semua hal di atas bukan hal yang mudah dilakukan dalam waktu yang singkat, minimalnya mungkin 10 tahun baru bisa, namun hal tersebut juga bukan merupakan hambatan untuk kita mulai bergerak mengelola sampah dari sekarang. Mulai dari yang sederhana, mulai dari yang ada dan yang bisa," lanjutnya.
Pada intinya, lanjut GKR Hemas, pengelolaan sampah secara mandiri ini harus dimulai mulai dari level terkecil, didukung dengan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat oleh tenaga yang ahli persampahan dengan kolaborasi berbagai pihak.