"Nah, itu kita kaji dulu, sekarang kan belum ada. Memang itu ada usulan dari komisi (DPRD). Tetapi, kita belum tahu juga, kalau dilakukan pengadaan lahan luar daerah seperti itu, nanti siapa yang mengerjakan," cetusnya.
"Kalau dinas kok rasanya nggak bisa, karena pemerintah kan tidak boleh bermain sama seperti petani. Ya, kita membina petani, masak malah kita bermain di sana, lha, bisa kalah petani-petaninya," pungkas Suyana. (aka)