Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Tingkat partisipasi pemilih perempuan dan kaum disabilitas kadang kala dipandang sebelah mata dalam pelaksanaan pembangunan seperti pemilihan umum (pemilu).
Untuk itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengajak mereka agar tidak golput sehingga tingkat partisipasinya meningkat saat Pemilu 2024 mendatang.
Kepala Dinsos P3A Kulon Progo, Irianta, mengatakan agar mereka tetap menggunakan hak pilihnya.
Ia menyampaikan isu pemilu di setiap kesempatan sosialisasi seperti pertemuan yang pesertanya diikuti kaum perempuan maupun difabel.
Serta memasukkan dalam proses pendampingan kerjasama dengan SIGAP (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) dalam perwujudan desa inklusi di Kapanewon Sentolo dan Nanggulan terkait akses dan partisipasi difabel.
Saat ini, Dinsos P3A Kulon Progo tengah melakukan pendataan terkait jumlah perempuan dan kaum disabilitas di wilayahnya yang termasuk usia pemilih pemilu.
"Belum selesai pendataannya," ucap Irianta, Senin (4/7/2022).
Menurutnya, tingkat partisipasi perempuan sekarang ini sudah menjadi strategi partai politik (parpol).
Akan tetapi tingkat partisipasi kaum disabilitas masih dipandang sebelah mata karena akses, kesadaran diri, pengetahuan dan pelayanan pemilu belum optimal.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo juga telah menandatangi MoU kerjasama dengan SIGAP pada 30 Juni lalu.
Melalui kerjasama ini, diharapkan kaum disabilitas dapat berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari pengambilan kebijakan hingga terlaksananya proses pembangunan.
Program rintisan Desa Inklusi sudah berjalan di 6 kalurahan yang ada di Kapanewon Lendah.
Kemudian bertambah 7 kapanewon yakni Kokap, Nanggulan, Wates, Galur, Temon, Pengasih dan Kalibawang.
Diwawancarai terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo, Ibah Muthiah menargetkan partisipasi pemilih perempuan dan kaum disabilitas masing-masing 80 persen dan 75 persen pada pemilu mendatang.
Selain sosialisasi, KPU juga melakukan pemetaan pemilih yang menyandang disabilitas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) termasuk aksesibilitasnya.
Kemudian penyediaan surat suara di TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
"Juga pemilihan surat suara bupati," ucapnya. (*)