Baca tanpa iklan
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Tidak dimasukannya data kematian pasien Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah mendapatkan kritik dari banyak pihak.
Epidemiolog, relawan hingga wakil rakyat bersuara atas kebijakan pemerintah tersebut.
Setelah menjadi polemik, akhirnya pemerintah buka suara.
Pemerintah memastikan data kematian pasien Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak dihilangkan.
Data tersebut hanya sementara waktu tidak dipakai terlebih dahulu.
Data tersebut untuk sementara waktu akan dirapikan terlebih dahulu.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi.
"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021) seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com dalam artikel berjudul "Jubir Luhut: Data Kematian Covid-19 Bukan Dihapus, tetapi Tak Dipakai Sementara".
Jodi mengatakan, pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk, atau dicicil pelaporannya sehingga data menjadi bias.
Hal tersebut, kata dia, menyebabkan penilaian menjadi kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.
"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," ujarnya.
Jodi menambahkan, data yang tak aktual tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari.
"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate," ucapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Jodi mengatakan, pemerintah melakukan perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
Ia menjelaskan, sembari menunggu proses perbaikan, pemerintah menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.