Baca tanpa iklan
Bantuan non-tunai ini salurkan perbulan selama setahun. Anggarannya sekira Rp15,6 miliar perbulan.
Feri mengatakan, PKH tahap pertama sudah disalurkan.
Penyaluran tahap kedua rencananya akan dilakukan pada bulan April mendatang.
Begitu juga bansos BST dan BPNT penyaluran bantuan untuk bulan Januari - Februari sudah closing.
Sedangkan penyaluran bulan Maret, saat ini prosesnya dihentikan sementara.
Bersama jawatannya, Ia mengaku sedang berburu waktu, agar dapat menyelesaikan proses validasi data melalui sistem informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dari Kementerian Sosial sesuai target yang ditentukan.
Bukan tanpa alasan, menurutnya tenggat waktu yang diberikan sangat mepet.
"Tenggat waktunya gila-gilaan. Tahap pertama, kami diberi 53 ribu data (untuk divalidasi). Kami hanya diberi waktu 8 hari saja. Itupun termasuk hari Sabtu dan Minggu. 8 hari harus selesai," ungkapnya. Padahal sistem yang digunakan berbasis online dan seluruh Indonesia. Sehingga terkadang terkendala oleh Jaringan.
Meski mepet, proses validasi sudah dilakukan. Menurut Feri, dari 53 ribu data penerima bantuan , data yang valid hanya sekitar 60-70 persen.
"Sisanya itu, istilahnya data sampah," kata dia.
Data sampah yang dimaksud adalah data double, penerima meninggal maupun sudah pindah.
Semua itu otomatis langsung dihapus. Di samping itu, ada juga data yang Nik-nya bermasalah dan itu di luar wewenang dinas sosial.
Semisal, satu nomor NIK tetapi dipakai oleh dua orang berbeda.
Pihaknya mengaku menemukan ada empat data semacam itu.
Umumnya, hal itu bisa sampai terjadi karena faktor pindah penduduk dari luar daerah.