Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Dalam beberapa hari belakangan, muncul petisi dari warganet yang menolak vaksin Covid-19 setengah jadi dan tanpa data.
Pakar Virologi UGM, dr Muhamad Saifudin Hakim mengatakan petisi yang beredar dan ramai di masyarakat ini muncul dari pihak-pihak yang mempertanyakan standar safety atau keamanan vaksin Covid-19.
Ia menjelaskan, hal itu muncul dari perkembangan isu selama ini tentang wacana pendataan penerima vaksin dan narasi bahwa vaksinasi akan dimulai November.
“Nah, ini sangat wajar kalau tenaga medis atau masyarakat umum itu agak khawatir dan resah. Karena dalam logika kita bagaimana mungkin suatu vaksin itu sudah dipakai November sementara uji klinis fase 3 termasuk yang sekarang ini dikerjakan teman-teman di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran itu belum selesai,” tuturnya dalam Kompas Talks bertajuk ‘Vaksin Covid-19’, Sabtu (24/10/2020).
Baca juga: Ahli Epidemiologi UGM Sarankan Semua Jenis Pertandingan Sepak Bola Ditunda
Menurutnya, semisal perekrutan 1.600 subjek uji klinis vaksin baru selesai kemarin, kemudian untuk tindak lanjutnya dibutuhkan beberapa bulan, katakanlah 6 bulan, artinya pada November safety dan efficacy vaksin belum kita miliki.
“Baru sebatas fase satu dan dua. Sehingga dalam pandangan saya sangat wajar jika masyarakat mempertanyakan bagaimana kita mau mewacanakan vaksin itu November atau Desember. Sedangkan uji klinis fase 3-nya belum selesai,” bebernya.
Ia menegaskan, terkait keputusan vaksin mana yang akan dipakai di Indonesia harus berdasarkan data safety dan efficacy yang bisa dipertanggungjawabkan.
Hal itu baru bisa dilihat saat kita sudah menyelesaikan uji klinis fase ketiga.
“Baru bisa kita lihat kalau kita sudah menyelesaikan uji klinis sampai fase 3, sehingga kita tahu vaksin yang akan dipakai itu efektivitasnya berapa persen, kemudian profil keamanannya bagaimana,” tambahnya.
Ia pun mengaku belum dapat menjawab pertanyaan publik tentang keamanan vaksin Covid-19 yang sedang dipersiapkan di Indonesia.
Sebab, hingga kini belum ada data yang dipublikasikan dari review BPOM.
Baca juga: Ekonom UGM Sebut Ekonomi RI Akan Kembali Normal Bila Pandemi Berakhir
“Saya juga belum bisa menjawab karena belum ada yang terpublikasi. Data dari BPOM perlu diberikan kepada masyarakat secara jelas bahwa misalkan sudah melakukan review terhadap safety fase 3, hasilnya demikian dan demikian. Saya sampai saat ini masih percaya dengan teman-teman BPOM bahwa mereka akan menjalankan tugas persetujuan vaksin ini dengan memerhatikan safety,” urai Hakim.
Menurutnya, jika data tersebut dibuka kepada publik, maka akademisi dapat menjelaskan hal itu kepada masyarakat.
Alhasil, masyarakat pun dapat lebih tenang.