Baca tanpa iklan
TRIBUNJOJACOM, JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi incaran spionase cyber kelompok hacker atau peretas yang berbasis di China, Naikon.
Spionase tersebut sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir.
Tak hanya Indonesia, namun sejumlah negara di Asia Pasifik juga menjadi incaran hacker tersebut.
Check Point, perusahaan keamanan cyber security Israel, menyatakan, negara-negara yang ditargetkan termasuk di antaranya Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar dan Indonesia.
Dikutip dari laman CNBC, Sabtu (9/8/2020), Naikon disebut menargetkan sejumlah kementerian strategis seperti Kementerian yang berfokus pada bidang urusan luar negeri, sains dan teknologi, serta perusahaan milik pemerintah.
Pihak Check Point mengatakan bahwa aktivitas hacker ini dilakukan untuk mengumpulkan data intelijen geo-politik.
Sebelumnya, Peneliti bidang keamanan itu pun kali pertama mengetahui tentang kelompok Naikon ini pada 2015 silam.
Namun, Check Point mengatakan Naikon telah lolos dari radar mereka dan tidak ditemukan bukti baru atau laporan terkait kegiatan mereka hingga saat ini.
Kelompok hacker ini sebenarnya telah aktif selama lima tahun terakhir.
Namun, mereka baru mempercepat aktivitas spionase maya-nya pada 2019 dan kuartal 1 tahun 2020.
• Dampak Virus Corona, Angka Pengangguran Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah AS, Tembus 20,5 Juta
• Kisah ABK Kapal Pesiar Asal Bantul Menunggu 18 Hari untuk Menepi, Berputar-putar di Lautan
Check Point tidak menjelaskan secara rinci apakah Naikon terkait dengan pemerintah China.
Kendati demikian, sebuah laporan terpisah pada 2015 lalu yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS), ThreatConnect, mengklaim kelompok hacker itu sebagai unit dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA).
Terkait tudingan ini, Kementerian Luar Negeri China pun belum memberikan tanggapannya saat dihubungi CNBC.
Menurut laporan dari ThreatConnect, Naikon berupaya menyusup ke situs lembaga pemerintah dan menggunakan informasi curian yang diperoleh di sana seperti kontak dan dokumen.
Ini dilakukan untuk menyerang departemen lain dari pemerintahan negara yang ditargetkan.