Baca tanpa iklan
Jika Pendaftaran CPNS 2019 Diumumkan Kemenpan RB Pastikan NIK KTP Valid
TRIBUNJOGJA.COM - Pengumuman Penerimaan CPNS 2019 belum dirilis oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) maupun
Badan Kepegawaian Negera (BKN) sebagai panitia seleksi nasional (panselnas) pendaftaran CPNS 2019.
Namun perencanaan untuk pendaftaran CPNS 2019 sedang dipersiapkan oleh BKN, untuk persiapan pendaftaran CPNS 2019 yang sebelumnya disebut Menteri dibuka Oktober 2019.
BKN melalui akun media sosial terverifikasinya menyebut, pada penerimaan CPNS 2018, tercatat 46% aduan yang masuk yaitu data NIK tak ditemukan saat melakukan pendaftaran CPNS, dikutip Tribunjogja.com dari twitter BKN.
• SIARAN PERS! BKN Pastikan Jadwal Pendaftaran CPNS 2019 Dibuka Oktober, Ini Jumlah Formasinya
• Jadwal Pendaftaran CPNS 2019 Dibahas, Menpan RB Pastikan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan Prioritas
• CPNS 2019 Butuh NIK KTP Valid, Cek di Kantor Dukcapil Sebelum Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka
Oleh sebab itu, BKN mengimbau sebelum pendaftaran cpns 2019 dibuka, peminat cpns lakukan cek validitas kependudukan tingkat pusat.
Bagaimana melakukan cek validitas kependudukan?
Mengacu pada FAQ Frequently Asked Questions BKN, apabila terdapat ketidaksesuaian data antara NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) / NIK Kepala Keluarga.
Bisa mengajukan permohonan perbaikan data ke Kantor DUKCAPIL setempat sesuai alamat KTP, atau DUKCAPIL PUSAT untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan dokumen resmi yang Anda miliki.
Jika data kependudukan anda sudah valid maka siapkan dokumen lain sebagai berikut :
BKN meminta bagi yang berminat untuk mendaftar penerimaan CPNS 2019 dan PPPK 2019 untuk mempersiapkan dokumen sebagai berikut :
1. Scan KTP
2. Kartu Kartu Keluarga
3. Foto Diri
4. Ijazah
5. Transkrip Nilai.
Pendaftaran CPNS 2019
Adapun pendaftaran CPNS 2019 via sscasn.bkn.go.id tidak lama lagi segera dirilis. BKN juga menyebut Kemenpan RB mengundang Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada 30 Juli 2019.
BKN menginformasikan bahwa jadwal seleksi penerimaan CPNS 2019 dan juga PPPK 2019 akan diumumkan setelah sejumlah persiapan selesai dilakukan.
Meski belum menyatakan waktu tepatnya kapan pendaftaran CPNS 2019 dimulai, BKN sempat mengungkap waktunya kian dekat.
Untuk persiapan dalam memetakan peluang pendaftaran CPNS 2019, daftar instansi yang paling diminati dan yang minim peminat berdasar jumlah pelamar CPNS 2018 bisa jadi referensi.
Jika nanti pengumuman jadwal pendaftaran CPNS 2019 dirilis, calon peserta setidaknya telah memiliki gambaran formasi yang akan dilamar di penerimaan CPNS 2019.
Meski sejauh ini pengumuman CPNS 2019 belum resmi dirilis, beberapa waktu lalu BKN melalui twitter resminya juga menyampaikan agar yang berminat bisa mulai persiapan dokumen wajib.
Instansi paling diminati hingga yang minim peminat di CPNS 2018
Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) merilis jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil yang pendaftarannya telah ditutup pada Senin (15/10/2018).
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi yang paling diincar peserta seleksi CPNS.
Terlihat dari angka pelamarnya mencapai 487.071 orang.
"Lima instansi yang paling banyak terima pelamar yaitu Kemenkumham, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Perhubungan," ujar Ridwan di kantor BKN, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Berikut instansi dan jumlah pelamar saat CPNS 2018 :
1. Kemenkumham :
487.071 pelamar
2. Kementerian Agama:
265.264 pelamar
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
62.593 pelamar
4. Kejaksaan Agung:
50.823 pelamar
5. Kementerian Perhubungan:
37.717 pelamar
Provinsi DI Yogyakarta
Pemerintah Provinsi DIY mengajukan kuota untuk calon pegawai negeri sipil (cpns) sebanyak 1.700 orang. Pemprov berharap pengajuan ini bisa diakomodir pemerintah pusat lantaran jumlah PNS yang akan pensiun mencapai 5.000 orang di tahun 2020.
"Kami ajukan sama dengan saat rekrutmen CPNS tahun lalu. Namun, perkara disetujui semua atau tidak walahuallam, " kata Kepala BKD DIY, Agus Supriyanto, Kamis (12/6).
Agus menjelaskan, dari pengajuan tahun lalu, kuota CPNS yang diterima hanya berkisar 766. Namun, pihaknya berharap bisa diterima pengajuannya karena banyaknya PNS yang akan purna tugas tahun 2020 mendatang.
"PNS yang pensiun tahun 2020 kurang lebih 5000 orang," ujarnya.
Agus menjelaskan, perhitungan ini berasal dari jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya ada 900 orang. Agus menjelaskan, meski sudah ada penambahan pegawai dari penerimaan cpns belum lama ini, namun kekurangan ini masih menjadi PR.
Pengajuan kuota CPNS ini sudah dilaksanakan sejak bulan Januari lalu. Untuk formasinya, jika pada saat rekrutmen tahun lalu lebih banyak tenaga pengajar, saat ini akan banyak pada fungsional dan tenaga administrasi.
"Nanti formasinya merata tidak hanya pendidik, namun juga fungsional dan tenaga administrasi, " katanya.
Adapun untuk kepastian jadwal, Agus menyebut masih menunggu pemerintah pusat. Dari informasi awal, rekrutmen ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2019 mendatang. Sementara untuk PPPK, akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.
Untuk tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini belum ada pemberitahuan dari pusat. Dia berharap agar SK untuk PPPK bisa segera turun dan bisa segera dipekerjakan untuk mengisi kekosongan formasi.
“Untuk pegawai K2 pun boleh mendaftar jika memang memenuhi persayaratan umurnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DIY telah menyerahkan SK untuk 758 cpns. Dari jumlah tersebut, untuk penyandang disabilitas hanya terpenuhi dua orang padahal semestinya 8. Sehingga, kuota untuk difabel belum terpenuhi 2 persen. Dua orang penyandang disabilitas ini terdaftar sebagai guru dan programmer komputer di Disnaker.
“Harapan kami, mereka bisa bekerja secara profesional, berlomba sesuai kompetensi, kecil personelnya tapi profesional,” tegasnya.
Kementerian/lembaga yang jumlah pelamarnya paling sedikit 2018
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal:
843 pelamar
2. Sekretariat Jenderal MPR:
771 pelamar
3. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:
697 pelamar
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan:
667 pelamar
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir:
657 pelamar
BKN juga memilah data instansi Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota, dengan jumlah pelamar tertinggi dan terendah.
Pemerintah Provinsi dengan jumlah pelamar tertinggi, yaitu:
1. Provinsi Jawa Timur:
63.186 pelamar
2. Provinsi Jawa Tengah:
56.213 pelamar
3. Provinsi DKI Jakarta:
33.773 pelamar
4. Provinsi jawa Barat:
29.709 pelamar
5. Provinsi DI Yogyakarta:
20.759 pelamar
Pemerintah Provinsi dengan jumlah pelamar terendah, yaitu:
1. Provinsi Sulawesi Tenggara:
3.127 pelamar
2. Provinsi Sulawesi Utara:
2.916 pelamar
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
2.805 pelamar
4. Provinsi Maluku :
2.644 pelamar
5. Provinsi Sulawesi Tengah:
1.712 pelamar
Pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah pelamar tertinggi, yaitu:
1. Kota Bandung:
19.169 pelamar
2. Kabupaten Deli Serdang:
13.941 pelamar
3. Kota Palembang:
13.370 pelamar
4. Kabupaten Bandung:
12.853 pelamar
5. Kabupaten Cirebon:
12.519 pelamar
Pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah pelamar terendah, yaitu:
1. Kota Bukittinggi:
759 pelamar
2. Kota Padang Panjang:
701 pelamar
3. Kota Lubuk Linggau:
571 pelamar
4. Kabupaten Sigi:
482 pelamar
5. Kota Gunung Sitoli:
154 pelamar