Baca tanpa iklan
TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tiba-tiba mengatakan tentang kemungkinan akan digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan Korea Utara.
Padahal tak sampai 24 jam sebelumya, Trump telah membatalkan rencana KTT tersebut.
Seperti dilansir Trump di akun Twitternya, KTT itu akan tetap dilaksanakan tanggal 12 Juni di Singapura seperti jadwal sebelumnya.
Bila diperlukan, maka waktu pelaksanaannya juga akan lebih panjang.
"Kami sedang melakukan pembicaraan yang sangat produktif dengan Korea Utara tentang mengembalikan KTT yang, jika itu terjadi, kemungkinan akan tetap di Singapura pada tanggal yang sama, 12 Juni, Dan, jika perlu, akan diperpanjang melampaui tanggal tersebut," tulis Trump, Jumat (25/5/2018).
Selama perencanaan KTT yang akan sangat bersejarah ini, Trump beberapa kali berubah pikiran.
Ia sempat ingin mempersempit waktu dan tempat, serta pernah mengancam untuk ke luar dari pertemuan jika berjalan tak sesuai harapannya.
Namun pada Kamis (24/5/2018), ia benar-benar membatalkannya, setelah Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara mengambil isu bahwa Wakil Presiden AS Pence, mengancam akan melakukan "skenario Libya" untuk Pyongyang.
Yang terjadi pada Libya, AS memnta untuk menghentikan program nuklirnya, hingga akhirnya melengserkan dan membunuh sang pemimpin Muammar Gaddafi.
Trump juga kembali menggembar-gemborkan kesiapan militer AS dan membandingkan nuklirnya lebih besar, hanya beberapa jam setelah Korea Utara secara terbuka menghancurkan satu-satunya lokasi uji coba nuklirnya dalam isyarat niat baik.
Namun, pembatalannya tentang KTT kembali goyah, setelah Pyongyang menyatakan bersedia untuk duduk "kapan saja, dengan cara apa pun" untuk menyelesaikan perbedaannya dengan Washington demi "perdamaian dan stabilitas semenanjung Korea dan umat manusia."
Sebelumnya, Korea Utara juga mengancam akan membatalkan KTT karena latihan gabungan militer AS dan Korea Selatan yang dilakukan di perbatasannya.
Latihan-latihan tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan Trump untuk menekan Pyongyang secara maksimum, yang juga mencakup banyak sanksi ekonomi. (*)