ASN Pemkab Magelang Hari Ini Mulai Verifikasi Data Kemiskinan 2025

Tribunjogja.com Magelang -- Pemerintah Kabupaten Magelang segera memulai pelaksanaan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) Tahun 2025.

Berbeda dengan daerah lain, kegiatan VDK di wilayah ini akan melibatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana di lapangan.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengatakan, pendataan VDK yang melibatkan para ASN ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bahkan menjadi satu-satunya di Jawa Tengah.

Pelaksanaan VDK akan dimulai pada Selasa (12/8/2025) untuk seluruh OPD di lingkungan Pemkab Magelang. Khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pendataan dimulai Kamis (14/8/2025).

"Karena kami sadar memang membutuhkan data-data yang faktual, dan kami ingin dilakukan secara birokrasi. Jenjangnya ada, prosesnya ada dan terkonsolidir dengan baik," kata Grengseng saat menghadiri giat pemantapan petugas pendataan VDK 2025 di Ruang Command Center Pusaka Gemilang, Jumat (8/8/2025).

Ia menekankan, tugas tambahan bagi ASN di lingkungan Pemkab Magelang adalah terjun langsung melakukan VDK, baik secara perorangan maupun berkelompok di lokasi yang telah ditentukan.

Menurutnya, hal itu diperlukan karena data kemiskinan yang valid dan akurat sangat dibutuhkan pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya terkait program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Hari ini semua desa mengajukan RTLH, terus verifikasi dan validasinya bagaimana, maka pendataan verifikasi data kemiskinan ini sangat penting," ujarnya.

Ia menyebut, selama ini pengajuan RTLH masih berbasis usulan dan belum berdasarkan data yang terverifikasi. 

Melalui VDK, pemerintah akan mengetahui jumlah pasti RTLH yang perlu dibangun, sehingga menjadi tanggung jawab Pemkab.

"Maka di masa jabatan saya dengan Pak Sahid dalam kurun waktu lima tahun ini kami bisa menyelesaikan berapa banyak RTLH, maka data inilah bisa menjadi tolak ukurnya," imbuhnya.

Untuk diketahui, data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang pada 2023 sebesar 10,96 persen, dan pada 2024 turun menjadi 10,83 persen, atau hanya berkurang 0,13 persen.

"Boleh dikatakan dari 700 orang yang turun menjadi tidak miskin hanya 1 orang, maka ini harus divalidasi apakah betul atau tidak," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto.

Adi menambahkan, pendataan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan program, memantau perkembangan penduduk miskin, serta mengidentifikasi penyebab kemiskinan.

"Dari data ini, diharapkan bisa memberikan gambaran dan bisa mengidentifikasi program yang tepat itu seperti apa," jelasnya. (tro)

Baca juga: Pertama di Indonesia! ASN Magelang Dilibatkan Verifikasi Data Kemiskinan