Minat Masuk SD Negeri Turun, Pengamat Pendidikan: Krisis Kepercayaan Publik

Fenomena menurunnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak di SDN dinilai mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat

Penulis: Hanif Suryo | Editor: Hari Susmayanti
Istimewa
KRISIS KEPERCAYAAN : Dosen Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, menilai penurunan minat masyarakat pada SD Negeri mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan sekolah negeri, Jumat (18/7/2025). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Fenomena menurunnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dinilai mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan sekolah negeri.

“Fenomena ini menunjukkan ritme yang memprihatinkan. Kondisi ini mencerminkan adanya pola krisis kepercayaan yang berimplikasi menurunnya minat masyarakat pada SD Negeri,” ujar Dosen Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, Jumat (18/7/2025).

Menurut Gerry, terdapat tiga faktor utama penurunan minat tersebut.

Pertama, kualitas layanan pendidikan yang belum merata, bahkan dalam lingkup satu kota atau kabupaten.

Kedua, lemahnya inovasi manajemen sekolah dalam menjawab kebutuhan siswa dan orang tua, serta tuntutan perkembangan zaman.

Ketiga, rendahnya kepercayaan publik akibat kurangnya promosi tentang keunggulan SD Negeri.

“Orang tua murid saat ini juga sudah sangat aware dan ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman serta fasilitas yang baik. SD Negeri perlu berbenah secara menyeluruh, terutama fasilitas dan konsistensi kualitas pengajaran,” kata Gerry.

Baca juga: UKDW Dampingi Remaja Hadapi Tekanan Emosional Lewat Seminar di SMA Bentara Wacana

Ia menambahkan, ketimpangan promosi antara sekolah negeri dan swasta juga menjadi penyebab.

Menurutnya, sekolah swasta memiliki inisiatif dan modal lebih untuk melengkapi fasilitas dan meningkatkan SDM guru, ditambah promosi yang gencar. 

Meski biaya mahal, orang tua merasa hal tersebut sepadan. Sementara itu, sekolah negeri terikat regulasi dan birokrasi yang membatasi inovasi.

Gerry menilai kebijakan zonasi belum cukup efektif mengatasi masalah ini. 

“Orang tua murid lebih memilih yang berkualitas sekalipun membayar lebih mahal. Kata kuncinya adalah, harus ditambahkan juga kebijakan dan tentu alokasi anggaran yang memadai berkaitan peningkatan kualitas secara komprehensif,” ujarnya.

Ia menekankan, pemerintah daerah memiliki peran kunci untuk memastikan layanan pendidikan dasar tetap merata dan berkualitas, termasuk dengan pemerataan guru, peningkatan fasilitas sekolah negeri, serta kebijakan afirmasi dan promosi bagi sekolah yang kekurangan murid.

“Dinas pendidikan dan sekolah perlu fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pembaruan fasilitas, serta membangun citra positif melalui komunikasi yang transparan dan aktif,” katanya.

Gerry menyarankan branding dan komunikasi publik sekolah negeri ditingkatkan dengan menunjukkan keunggulan dan prestasi secara terbuka, memanfaatkan media sosial sekolah, serta membangun komunikasi aktif dengan orang tua dan masyarakat.

“Strategi jangka pendeknya meningkatkan kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah negeri agar menarik perhatian masyarakat. Strategi jangka panjang, reformasi manajemen pendidikan dan inovasi kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan zaman agar tetap relevan,” pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved