Puluhan Warga Gunungkidul Pilih Bekerja di Luar Negeri, Gaji Tinggi Jadi Incaran

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mencatat sebanyak 45 orang yang mengurus rekomendasi untuk bekerja di luar negeri, hingga Juni 2025 ini.

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Nanang Putranto mengatakan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri memang tinggi setiap tahunnya.

"Perbandingan pada tahun lalu,  rekomendasi yang diberikan sebanyak 50 orang sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Dan, tahun ini angkanya sudah mendekati kemungkinan akan lebih banyak ," tuturnya pada Rabu (2/7/2025).

Dia menuturkan alasan banyak masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri lantaran iming-iming gaji yang lebih tinggi. Sehingga, mereka pun tergiur untuk mengadu nasib di negara orang.

"Sebagian besar pasti alasannya untuk memperbaiki ekonomi, gaji di luar lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri," ucapnya.

Dia melanjutkan, dominasi tujuan bekerja PMI asal Gunungkidul, berada dikawasan Asia. Meliputi, Taiwan, Hongkong, Turki, Malaysia, dan Singapura.

"Dan yang menjadi tujuan utama memang negara Taiwan ," jelasnya.

Dirinya pun tak mempermasalahkan para pekerja untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Namun dirinya mengimbau agar masyarakat memastikan badan penyalur tenaga kerja dilakukan secara legal dan resmi.

"Harus jeli dan teliti, jangan karena tergiur gaji tinggi lewat jalur ilegal juga mau, ini yang berbahaya tadi" ucap dia.

Sementara itu,Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Supartono mengimbau  masyarakat yang tergiur bekerja ke luar negeri, harus tetap mengikuti proses sesuai aturan.

"Banyak warga Gunungkidul yang ingin bekerja ke luar negeri dengan dalih untuk memperbaiki ekonomi, itu tidak masalah. Tetapi, jangan percaya dengan bujukan atau ajakan untuk jadi pekerja migran ilegal (PMI) karena sangat berisiko," tuturnya.

Dia berujar menggunakan jalur resmi sebagai upaya untuk keamanan. Serta, guna menghindari adanya potensi menjadi korban trafficking saat bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, saat mengurus lewat jalur resmi, maka pemantauan akan lebih mudah. Hal ini berbeda dengan jalur illegal, maka pengawasan akan sulit karena proses pemberangkatan tidak diketahui pasti dan datanya tidak masuk ke dalam daftar PMI.

“Gunakan jalur resmi dan prosedural. Konsultasikan ke dinas, jika ada tawaran bekerja di luar negeri, maka kami siap memberikan pelayanan terbaik,” katanya (ndg)