Misi Entaskan Kemiskinan, Wali Kota Yogya Kerahkan CSR Perusahaan untuk Sektor Produksi

Dengan begitu, misi pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah lewat alokasi tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar dapat terealisasi.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Yoseph Hary W
TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN
CSR PERUSAHAAN: Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyerahkan penghargaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan 2025, Kamis (19/6/25). 

TRIBUNJOGJA.COM - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, bakal mengerahkan CSR (Corporate Social Responsibility dari perusahaan untuk sektor produksi.

Dengan begitu, misi pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah lewat alokasi tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar dapat terealisasi.

"CSR harus di-create sedemikian rupa, sehingga menjadi sirkular ekonomi, jangan hanya charity, generik, CSR dibagi begitu saja. Harus produksi," tandasnya, di sela Musrenbang Forum TSLP Kota Yogyakarta, Kamis (19/6/25).

Menurutnya, dibutuhkan ide-ide kreatif dari pemerintah dan perusahaan, dalam mengkolaborasikan program pembangunan dengan CSR.

Misalnya, memfasilitasi kelompok masyarakat berupa pelatihan keterampilan khusus, untuk diberdayakan memproduksi barang yang dibutuhkan perusahaan.

"Bisa kan warga yang belum punya pekerjaan diberi pelatihan memproduksi sandal hotel, nanti hotel bisa membelinya dari masyarakat kita sendiri dengan harga yang lebih terjangkau," ungkapnya.

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Kota Yogyakarta, upaya semacam itu sangat berdampak pada peningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Ditambah lagi, hal tersebut sejalan dengan semangat padat karya yang konsisten digelorakannya sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta.

"Kreativitas-kreativitas padat karya harus dilakukan, program-program yang sifatnya nglarisi harus jalan. Kota Yogyakarta harus bisa jadi reseller, karena kita tidak punya sumber daya alam," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto pun menyatakan, agar sinergitas bisa semakin solid kedepannya, konsep take and give harus diterapkan dalam pelaksanaan CSR. 

Dalam artian, perusahaan yang telah mengalokasikan CSR juga mendapat manfaat nyata, sehingga program yang dijalankan untuk masyarakat bisa berkelanjutan.

"Pemerintah juga harus berpikir, ide-ide apa yang bisa diberikan kepada perusahaan. Misalnya, CSR yang dibayarkan dihitung sebagai pengurangan pajak, kan begitu," ujarnya.

"Kalau ada mekanismenya, itu saling menguntungkan. Bagaimanapun juga, perusahaan-perusahaan ini menghidupi karyawannya. Sebagai bagian dari pengurangan pengangguran," tambah Hasto.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menyampaikan, bahwa program CSR merupakan salah satu alternatif pendanaan potensial bagi daerah.

Ia memaparkan, berdasar data sepanjang 2025, terdapat 70 perusahaan yang melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR di Kota Yogyakarta dengan akuntabel. 

"Di mana 49,3 persen merupakan intervensi pada penanggulangan kemiskinan. Adanya sinergitas pemerintah dengan perusahaan tentu mendorong kolaborasi untuk kemajuan Kota Yogyakarta," pungkasnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved