Kasus ODGJ dan Bunuh Diri di Gunungkidul Tinggi, IPI Gelar Pelatihan Kesehatan Mental

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Industries (IPI) dan Covalent Consulting bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menggelar pelatihan intensif bertema kesehatan mental,  mulai 11 - 17 Juni 2025. 

Direktur IPI, M Fitriansyah, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari forum Round Table Discussion (RTD) yang digelar pada Februari 2025. 

Yang mana, adanya temuan  penting terkait tingginya angka bunuh diri dan jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Gunungkidul. 

“Merespon adanya temuan itu, kami pun merancang program peningkatan kapasitas sekaligus bagian dari gerakan untuk memperluas akses layanan kesehatan mental yang inklusif. Ternyata, kesehatan mental bukan hanya soal medis, tapi juga menyangkut hak hidup yang layak dan martabat manusia," ujarnya disela acara tersebut. 

Dia mengatakan, pelatihan tidak hanya berhenti pada advokasi. Nantinya, selama pelatihan peserta dari berbagai latar belakang akan mendapat materi teknis seperti pengenalan dasar kesehatan mental (Mental Health 101), teknik Psychological First Aid (PFA), keterampilan konseling dasar, hingga pendekatan komunikasi berbasis model CREP. 

“Sasarannya meliputi tenaga kesehatan, pendidik, kader, relawan, BPBD, Damkar, Polres, Dinas Sosial dan P3A, hingga lembaga terapi autisme dan organisasi masyarakat sipil,” paparnya. 

Kegiatan ini kata Fitria, menghadirkan fasilitator nasional dan internasional, termasuk Raheli Kremnizer dari Covalent Consulting, serta praktisi dalam negeri seperti Edward Andriyanto Sutardhio, Rahajeng Ika, Wulan Ayu Ramadhani, dan Angga Muhammad Ridwan. 

“Mereka akan bekerja sama dengan para psikolog lokal yang memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Gunungkidul,” katanya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, mengapresiasi inisiatif ini dan menyebut kesehatan mental sebagai salah satu fondasi pembangunan manusia yang adil dan berkeadaban.

“Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tekanan, kebijakan yang inklusif terhadap isu psikologis menjadi sangat mendesak,” ujarnya. 

“Kesehatan mental adalah hak dasar warga dan harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah.” tambah orang nomor dua di Gunungkidul itu. 

Joko juga menegaskan bahwa visi pembangunan Gunungkidul tidak hanya menyoal ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan psikososial masyarakat. 

“Saya berharap pelatihan ini bisa memperluas wawasan kita dan mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan kesehatan jiwa,” kata Joko. (*)