Mobil Dinas Dilelang, Kini Wakil Bupati Bantul Pakai Kendaraan Pinjaman dari DPUPKP

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Beberapa hari terakhir, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menjalankan tugas tanpa menggunakan kendaraan mobil dinas khusus jabatan Wakil Bupati. Pasalnya, mobil dinas orang nomor dua di Bumi Projotamansari itu, telah laku dilelang oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bantul.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Agus Budi Raharja, berujar, bahwa pejabat atau mantan pejabat yang menggunakan mobil dinas minimal empat tahun, memiliki hak atau diperbolehkan mengajukan lelang mobil dinas. Kemudian, dari situ pengajuan ditindaklanjuti oleh BPKAD Bantul.

"Kan memang penjabat negara itu punya hak untuk melelang mobil yang sudah dipakai selama minimal empat tahun. Lalu, pejabat dan mantan penjabat kan boleh mengajukan lelang. Jadi memang secara regulasi tidak melanggar, ya kita tindaklanjuti (lelang mobil dinas)," katanya, kepada awak media, Selasa (27/5/2025).

Pada beberapa waktu lalu, Aris sempat menggunakan mobil dinasnya yakni Toyota Fortuner keluaran sekitar tahun 2017. Namun, dikarenakan ada lelang, maka kini Aris hanya menggunakan mobil dinas pinjaman Toyota Hilux yang selama ini digunakan sebagai mobil operasional Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul.

"Sebelum lelang mobil dinas wakil bupati Bantul kita juga sudah komunikasi dengan Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta dan diterima dengan baik. Jadi tidak masalah," jelas Agus.

Mobil yang dipinjamkan ke Aris ini juga disebut-sebut mobil yang sedang tidak digunakan. Untuk itu, kini pihaknya berencaa akan mengusulkan pengadaan mobil dinas baru untuk Wakil Bupati dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bantul 2025.

Sebenarnya, pada tahun 2024, pihaknya sudah mengusulkan adanya pengadaan mobil dinas untuk sejumlah pejabat, termasuk Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran pimpinan DPRD Bantul. Namun, pengadaan itu dicoret oleh Gubernur DIY. 

"Kita sudah susun di rencana perubahan APBD untuk pengadaan satu unit mobil untuk Wakil Bupati. Karena, memang tidak ada kendaraan Wakil Bupati. Ini kami usulkan kembali meskipun situasinya menjadi berbeda. Karena saat ini memang tidak ada kendaraan dan enggak mungkin seorang pejabat tidak ada kendaraan dinas," tutur Agus.

Selain itu, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) soal pengadaan mobil dinas Wakil Bupati Bantul juga sudah disampaikan ke pihak Pemerintah DIY. Saat ini, rencana itu sedang memasuki evaluasi.

Lebih lanjut, sebenarnya tidak hanya mobil dinas Wakil Bupati Bantul saja yang dilelang oleh BPKAD Kabupaten Bantul, tetapi juga ada mobil dinas mantan wakil pimpinan DPRD Bantul yang turut serta dilelang oleh BPKAD Bantul. Namun, pihaknya baru mengajukan RKPD satu pengadaan mobil dinas khusus Wakil Bupati Bantul dikarenakan adanya kondisi mendesak.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait adanya lelang mobil dinas. Akan tetapi, ia mengaku bisa memilih opsi untuk menggunakan mobil ojek online apabila tidak ada kendaraan mobil dinas untuk mendukung kegiatan sehari-hari sebagai Wakil Bupati.

"Ya naik grab atau go car endak masalah jika tidak ada mobil dinas untuk Wakil Bupati," tuturnya sambil bercanda.

Terpisah, Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo mengaku tidak mengetahui apakah mobil Nissan X-Trail yang sebelumnya digunakan oleh wakil pimpinan DPRD Bantul sudah dilelang. Sebab kewenangan untuk melelang adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) dan tidak perlu persetujuan dari DPRD Bantul.

"Saya tidak tahu karena bukan kewenangan kita (DPRD). Itu kewenangan BPKAD untuk melelang mobil dinas. Namun, kalau dilihat usia mobil sudah 10 tahun tidak ada aturan yang dilanggar ketika dilelang," tuturnya.(nei)