Bupati Kulon Progo Minta Seluruh OPD Benahi Situs hingga Media Sosial untuk Keterbukaan Informasi

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Bupati Kulon Progo Agung Setyawan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membenahi situs hingga media sosial yang mereka miliki. 

Sebab keberadaannya dinilai penting untuk keterbukaan informasi.

Agung mengatakan sudah mengecek situs-situs hingga media sosial resmi yang dikelola masing-masing OPD. Menurutnya banyak situs dan media sosial tersebut yang tidak aktif.

"Situs resminya banyak yang tidak terurus, bahkan ada yang tidak bisa diakses," ungkapnya pada Jumat (23/05/2025).

Agung juga melihat beberapa OPD tidak terlalu aktif memanfaatkan media sosial yang dimilikinya. Bahkan ada beberapa OPD yang sama sekali tidak memiliki media sosial.

Ia mengakui memang tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan penggunaan situs resmi dan media sosial oleh OPD.

Namun ia menilai keberadaannya tetap penting dalam mendukung kinerja pemerintah.

"Sebab fungsinya lebih kepada keterbukaan informasi untuk publik," jelas Agung.

Menurutnya, keberadaan situs resmi dan media sosial membuat masyarakat bisa mengetahui seperti apa kinerja OPD. Termasuk memantau pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat.

Agung pun meminta seluruh OPD untuk segera melakukan optimalisasi terhadap situs dan media sosial resminya.

Salah satunya menyediakan petugas khusus untuk mengatur pengelolaan situs dan media sosial resmi secara berkelanjutan.

"Kami targetkan optimalisasi bisa selesai di pertengahan tahun 2025 ini," katanya.

Agung pun berencana menyusun regulasi yang mengatur pengelolaan situs dan media sosial resmi milik pemerintah. Penyusunan rencananya setelah program optimalisasi selesai.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo, Agung Kurniawan membenarkan ada sejumlah situs, media sosial, hingga aplikasi yang belum optimal. Ia menilai kebiasaan masyarakat turut berpengaruh.

"Sebab masyarakat belum terbiasa untuk mengakses situs, media sosial, hingga aplikasi resmi pemerintah sehingga pengelolaannya juga menjadi kurang optimal," jelas Agung.(alx)