Mendes PDT: Saat Ini Masih Ada 10.000 Desa Tertinggal, 3.000 Desa Belum Teraliri Listrik

TRIBUNJOGJA.COM- Dalam upaya percepatan pengentasan desa tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menjalin kemitraan strategis dengan Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah. 

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga dilakukan di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada Selasa (20/5), menandai langkah konkret dalam membangun desa dari akar rumput melalui pendekatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengungkapkan urgensi kolaborasi ini mengingat masih tingginya angka ketertinggalan di desa. "Saat ini, lebih dari 10.000 desa masih masuk kategori tertinggal, 3.000 desa belum teraliri listrik, dan sekitar 20.000 desa belum memiliki akses sinyal," jelas Yandri.

Menurut Yandri, problem utama yang dihadapi desa-desa tertinggal berkutat pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga infrastruktur.

"Kalau kita sentuh semua sektor ini secara simultan, desa-desa bisa mengejar ketertinggalan dan bahkan melampaui," katanya.

Kemendes PDT memandang PP Aisyiyah sebagai mitra strategis karena struktur organisasinya yang telah menjangkau hingga tingkat desa. Dengan kekuatan akar rumput yang dimiliki Aisyiyah, kerja sama ini diyakini dapat segera diwujudkan dalam aksi nyata. “Bukan tantangan, tapi justru banyak peluang di desa. Aisyiyah punya pengalaman panjang dalam pendidikan dan kesehatan. Kita tinggal memantapkan,” ujar Yandri.

Yandri juga menyinggung peluang integrasi program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi desa sebagai pemasok bahan pangan. "Jangan sampai program makan gratis malah bergantung pada suplai dari luar. Kita dorong desa untuk mandiri dengan potensi lokal," tambahnya.

Ketua Umum PP Aisyiyah, Dr. Apt. Salmah Orbayinah, M.Kes., menegaskan komitmen organisasinya dalam membangun desa sebagai pondasi utama pembangunan nasional. “Kami sadar, dari desa kita bangun masyarakat berkualitas. Dakwah Aisyiyah bukan hanya di mimbar, tapi juga melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan politik,” ungkapnya.

Salmah menambahkan, Aisyiyah akan mendukung penuh penguatan SDM di desa, termasuk keterlibatan perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan ketahanan pangan. “Kita ingin membangun peradaban yang lebih mencerahkan. Untuk itu harus menyasar lapisan paling bawah,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari Rektor UNISA Yogyakarta, Dr. Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat., yang menyatakan kesiapan institusinya menjadi bagian dari implementasi program kerja sama. “Kami siap mendukung dakwah Aisyiyah dalam berbagai program pembangunan desa,” katanya.

Sebagai contoh penerima manfaat langsung, Lurah Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Novi Bayu Widiasmara menyebut desanya siap mendukung program tersebut melalui sektor pertanian. “Fokus kami ada di ketahanan pangan. Ini sangat sejalan dengan kerja sama bersama Aisyiyah,” katanya.

Kemitraan Kemendes PDT dan PP Aisyiyah ini menjadi salah satu contoh kolaborasi berbasis komunitas yang dinilai efektif untuk menurunkan ketimpangan desa dan kota, sekaligus menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan 73 persen penduduk Indonesia tinggal di desa, penguatan sektor desa menjadi keniscayaan. Seiring langkah nyata yang mulai dijalankan, harapan akan desa maju, mandiri, dan berdaya bukan lagi sekadar wacana.