Pramono Anung Tegaskan Transportasi Publik sebagai Simbol Disiplin Baru ASN

TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah mengubah wajah birokrasi ibu kota bukan hanya dari sisi pelayanan, tetapi juga dari cara berpikir.

Lewat kebijakan wajib naik transportasi umum setiap Rabu bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI, Pramono menegaskan komitmen untuk membangun budaya disiplin, tanggung jawab lingkungan, dan kepemimpinan dengan teladan.

Dalam acara Mata Lokal Fest 2025 yang digelar Tribun Network di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025), Pramono membantah anggapan bahwa aturan tersebut akan melemah seiring waktu.

“Mereka berpikir pasti gubernurnya abis itu pelan-pelan akan (melunak), enggak. Saya sudah sampaikan di internal,” tegasnya.

Tak hanya bersifat imbauan, kebijakan ini akan menjadi tolok ukur kedisiplinan dan integritas ASN. Pramono bahkan mengeluarkan peringatan keras: siapapun yang melanggar, tidak akan mendapat promosi jabatan selama masa pemerintahannya.

Baca juga: Menteri UMKM Dorong Prioritas Pasar Domestik, Diversifikasi Jadi Kunci Hadapi Gejolak Global

“Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran ini selama era kepemimpinan saya minimal 5 tahun ke depan, jangan berharap naik jabatan. Jangan berharap naik jabatan,” ulangnya dengan nada serius.

Ketegasan Pramono juga dibuktikan dengan keberanian menegakkan aturan hingga ke level teknis. ASN yang tetap datang ke kantor menggunakan kendaraan pribadi di hari Rabu akan ditindak oleh petugas keamanan.

“Dulunya mereka (keamanan) enggak berani. Sekarang mereka berani karena apa? Saya perintahkan kepada semua wali kota, bilangin sekuritinya, mengusirnya atas nama gubernur DKI Jakarta,” tegas Pramono, seraya menyebut langkah ini demi menumbuhkan ketertiban publik secara menyeluruh.

Kebijakan ini telah diatur secara resmi dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025, yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

Lebih dari sekadar instruksi, kebijakan ini diiringi fasilitas memadai. Pemerintah Provinsi Jakarta telah menggratiskan biaya transportasi umum bagi 15 kategori masyarakat, termasuk ASN, demi mendorong partisipasi lebih luas.

“Kenapa kami lakukan? Karena saat ini pemerintah Jakarta telah memberikan subsidi. Bahkan dalam waktu menengah ke depan, kami mempersiapkan Transjabodetabek yang juga akan digratiskan bagi 15 golongan,” jelas Pramono.

Langkah populis pun turut dilakukan. Pada momen-momen penting seperti Hari Kartini, Pemprov Jakarta memberikan akses gratis transportasi umum bagi perempuan, dan pada beberapa hari tertentu, fasilitas serupa juga diberikan untuk semua warga.

Dengan kebijakan yang dirancang menyentuh langsung gaya hidup dan kebiasaan ASN, Pramono tidak hanya membangun sistem, tetapi juga kultur baru birokrasi Jakarta: lebih sadar lingkungan, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih bertanggung jawab. (*)