Resmikan SPPG di Sleman, Cak Imin: Multiplier Efeknya Luar Biasa

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bumdes Tridadi di Puri Mataram, Kamis (08/05/2025).

Dalam kesempatan tersebut, sosok yang akrab disapa Cak Imin itu memberikan apresiasi kepada Bumdes di DIY.

Menurut dia, inisiatif Bumdes ini memberikan multiplier efek yang luar biasa. Mulai dari Bumdes yang maju hingga membangun ekosistem ekonomi, yang akhirnya akan menghasilkan pemberdayaan masyarakat.

“Pemberdayaan model ekosistem inilah yang akan terus kita kembangkan. Sehingga antara proses produksi dengan pasar itu benar-benar produktif, simultan, kemudian ekosistemnya terjamin,” katanya.

“Ini momentum kesempatan Bumdes di seluruh Indonesia untuk ambil peran, menyediakan makan bergizi gratis yang betul-betul dibutuhkan, dan berdampak positif buat Bumdes sendiri,” sambungnya.

Selain itu, masyarakat sekitar juga bisa diberdayakan untuk bisa bekerja di SPPG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menerangkan ada tiga fungsi SPPG, pertama adalah tempat mengolah makanan dan dikirimkan ke penerima manfaat. Selanjutnya adalah tempat bertemunya pembeli yaitu SPPG dengan produsen. 

Untuk melayani minimal 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan 200 kg beras, 3.000 telur, 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 buah, hingga 450 susu sapi.

“Semua ini menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk memproduksi kebutuhan, untuk memasok bahan baku (ke SPPG) agar bisa dikirimkan ke penerima manfaat (MBG),” terangnya.

Fungsi lainnya adalah ahli gizi yang direkrut dari Sleman dan bertugas membuat menu khas lokal berbasis sumber daya lokal, serta memberikan pelayanan konsultasi gizi kepada masyarakat yang tidak menjadi penerima manfaat.

“Satuan ini setiap tahun akan menerima Rp 8-10 miliar, sehingga per bulannya itu Rp800 juta, 85 persennya digunakan untuk beli bahan baku. Bahan bakunya ya pertanian itu. Dalam hitungan kami, paling tidak harus ada 111 (SPPG) di Sleman ini,” ujarnya.

“Tidak perlu membangun baru, mungkin restoran yang nganggur, sudah tidak laku, diubah jadi satuan pelayanan. Jadi mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan. Orang yang punya rumah, tapi tinggalnya di Jakarta, bisa dijadikan satuan pelayanan. Kalau ada lapangan futsal yang tidak digunakan, bisa diubah jadi satuan pelayanan untuk makan bergizi,” lanjutnya.

Ia menyebut dalam SPPG membutuhkan sekitar 50 pekerja. Sehingga adanya SPPG ini bisa membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu yang tidak bisa bekerja.

Sementara itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya menambahkan keberadaan SPPG di Sleman diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat Sleman semakin sejahtera.

“Ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sleman, pertanian juga bergerak. Mudah-mudahan, kesejahteraan masyarakat lebih baik, dan tujuan negara untuk menyejahterakan masyarakat bisa terwujud,” imbuhnya. (maw)