10 Kapanewon di Kulon Progo Jadi Sasaran Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga di 2025

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo akan kembali melaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga di 2025 ini.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo pun mulai melakukan sosialisasi terkait program tersebut.

Kepala Diskominfo Kulon Progo, Agung Kurniawan menjelaskan program pendataan tersebut melanjutkan uji coba yang sudah dilakukan pada 2024 lalu.

"Program ini dijalankan dengan dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Keistimewaan DIY untuk Kulon Progo," jelas Agung di Aula Adikarta, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kulon Progo, Selasa (06/05/2025).

Pada 2024 lalu, uji coba telah dilakukan di Kapanewon Pengasih dan Kokap.

Uji coba tersebut telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana, di mana hasil pendataannya kini bisa dimanfaatkan.

Menurut Agung, pelaksanaan pendataan di 2025 ini akan berlangsung di 10 kapanewon di Kulon Progo.

Jumlah sasarannya sebanyak 126.500 kepala keluarga dengan melibatkan 739 petugas pendataan.

"Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada 1 Juli hingga 31 Agustus 2025," ujarnya.

Selain di tingkat kabupaten, sosialisasi juga akan berlangsung di tingkat kapanewon dan kalurahan.

Sebanyak 76 kalurahan akan dikunjungi dalam kegiatan sosialisasi program tersebut.

Petugas pendataan hingga petugas pelatih pun akan mendapatkan bimbingan teknis berkaitan dengan pendataan.

Mereka akan dilatih tentang proses pendataan sesuai prosedur.

"Kegiatan sosialisasi ke 76 kalurahan di 10 kapanewon tersebut akan kami mulai Rabu (07/05/2025) pagi," kata Agung.

Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Setda Kulon Progo, Bambang Tri Budi Harsono menyampaikan pendataan tersebut akan melibatkan semua komponen.

Seperti pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, hingga upaya pemberdayaan.

Hasil dari pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkab Kulon Progo dalam membuat berbagai kebijakan.

Khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan untuk masyarakat.

"Kebijakan apapun akan bisa berjalan baik jika didukung dengan data yang valid, akurat, akuntabel dan komprehensif," jelas Bambang.(*)